Direktur Eksekutif PSHK Gita Putri Damayana dan politikus PSI Faldo Maldini hadir di Apa Kata Tempo spesial 50 Tahun Tempo. Di episode 70 ini, kita tidak membahas editorial Tempo tetapi mempersilakan Gita dan Faldo mengkritik Tempo dengan lepas. Obrolannya makin seru gara-gara menyerempet soal Ahok, UU ITE, kudeta di Demokrat, hingga “saranghae” dan “BTS Army”! --- 6 Maret 2021, Tempo genap berusia 50 Tahun. Tentu banyak cerita telah lahir dari media independen yang berawal dari gedung tua di ka...
Mar 11, 2021•53 min•Season 1Ep. 70
Kita sepatutnya mendukung pelaksanaan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah. Di negara yang pluralis, sekolah negeri sebagai lembaga pendidikan publik tidak seharusnya memiliki aturan yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan seragam atau instrumen agama tertentu. Namun sebulan setelah SKB 3 Menteri terbit, ternyata masih ada penolakan. Aturan yang diteken Mendikbud Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian, dan Menag Yaqut Cholil Qoumas ini diprotes sejumlah petinggi daerah dan MUI. Salah satu ala...
Mar 04, 2021•22 min•Season 1Ep. 72
Ainun Najib dari Kawal Covid-19 ngobrol di Apa Kata Tempo, membahas tentang: wacana vaksinasi gotong royong atau mandiri–yang dilaksanakan pihak swasta, ketidakakuratan data vaksinasi tahap pertama yang bikin banyak orang berhasil menyerobot jatah vaksin tenaga medis, dan mimpi pemerintah bahwa Indonesia akan bebas Covid saat perayaan 17 Agustus mendatang. Di tengah keterbatasan produksi vaksin, pemerintah seharusnya tetap berpegang pada urutan vaksinasi seperti yang telah disarankan epidemiolog...
Feb 24, 2021•41 min•Season 1Ep. 68
Apa Kata Tempo berbincang dengan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Wahyu Suryono. Dia adalah perwakilan mahasiswa yang memprotes kampusnya karena gencar memberi gelar kehormatan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk kepada Nurdin Halid --seorang bekas koruptor. Sebelumnya, Universitas Negeri Semarang (Unnes) menganugerahkan gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa kepada Nurdin Halid. Dia dinilai sukses dan berjasa luar biasa di bidang ...
Feb 18, 2021•28 min•Season 1Ep. 67
Saat dunia heboh dengan pemberitaan kudeta militer di Myanmar beberapa waktu lalu, di Indonesia juga heboh soal dugaan kudeta terhadap Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dia terlibat manuver penggalangan kongres luar biasa Partai Demokrat. Langkah politik ini kemudian diduga melibatkan pihak istana. Karena itulah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kemudian bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan klarifikasi. Jika seandainya pihak istana meman...
Feb 11, 2021•37 min•Season 1Ep. 66
Kasus plagiarisme yang dilakukan rektor membayangi dunia pendidikan kita. Pelantikan Muryanto Amin sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) adalah contoh nyata kesalahan pemerintah. Kementerian Pendidikan mengabaikan keputusan Dewan Guru Besar USU yang menyatakan Muryanto terbukti melanggar etika akademik dengan melakukan self-plagiarism . Kejadian ini bukan pertama kali. Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman juga terus bercokol di kursinya hingga sekarang meski sudah dinyatak...
Feb 04, 2021•20 min•Season 1Ep. 65
KPK terus mengusut dugaan korupsi bansos. Tidak berhenti pada Juliari Peter Batubara, KPK juga menyelidiki dugaan peran kader PDI Perjuangan. Mereka adalah Herman Hery dan Ihsan Yunus. Ironis memang, kader sebuah partai yang mengklaim lahir dari rahim ‘wong cilik’, malah mengembat jatah orang miskin. Herman dan Ihsan diduga memperoleh porsi mayoritas dalam pengadaan barang dengan total nilai Rp 3,4 triliun. Mungkin hanya di Indonesia, jatah bantuan untuk orang miskin pun malah dikutip untuk diba...
Jan 28, 2021•17 min•Season 1Ep. 64
Langkah pemerintah yang telah memulai vaksinasi Covid-19 tentu patut diapresiasi. Tapi upaya menciptakan kekebalan komunal ini justru baru langkah awal dan jelas bukanlah kemenangan yang patut dirayakan. Pemerintah sepatutnya mengurangi seremonial yang tidak perlu. Selebrasi yang berlebihan --memperlakukan vaksin Sinovac bak dewa penyelamat-- sangat mungkin menciptakan rasa aman palsu di masyarakat. Menghadirkan selebritas semacam Raffi Ahmad dan Ariel “Noah” tentu tak bisa menjawab skeptisisme ...
Jan 21, 2021•22 min•Season 1Ep. 63
Editorial Tempo menyebut bahwa arah pengembangan wisata premium di kawasan konservasi komodo salah arah. Bukannya semakin mendorong keterlibatan warga lokal--yang selama ini telah hidup berdampingan dengan komodo--pemerintah justru memberi karpet merah untuk investor. Pemerintah memberikan konsesi ratusan hektare untuk pengelolaan wisata berbasis alam ( ecotourism ) di area Taman Nasional Komodo kepada beberapa perusahaan. Pemerintah juga menyetujui penambahan area komersial hingga belasan ribu ...
Jan 13, 2021•52 min•Season 1Ep. 62
Munculnya Maklumat Kapolri Idham Azis terkait FPI, sempat meresahkan kalangan pers. Musababnya, salah satu poin dalam maklumat itu menyebutkan agar masyarakat tidakmengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten tentang FPI, baik melalui situs maupun media sosial. Meskipun pihak kepolisian kemudian menyatakan poin tersebut tidak berlaku untuk pers, Maklumat itu tidak dicabut. Padahal isinya bertentangan dengan pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh, mengolah, hingga...
Jan 07, 2021•22 min•Season 1Ep. 61
Sebelum memulai hari-hari di Tahun 2021, Apa Kata Tempo mengajak kamu kilas balik sejumlah peristiwa penting di 2020 versi Majalah Tempo. Dimulai dari kasus suap ke KPU oleh Harun Masiku –yang kini masih buron, pandemi Covid-19, penangkapan tokoh adat di Kalimantan, kasus kekerasan di Papua, korupsi, krisis ekonomi, kontroversi yang melibatkan FPI, hingga banyaknya tokoh ternama yang wafat di 2020. Sepanjang tahun, Tempo juga sering mengkritik kebijakan pemerintah. Apa benar Tempo punya agenda m...
Dec 31, 2020•57 min•Season 1Ep. 60
Reshuffle kabinet perdana di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin sepertinya belum memberi solusi menyeluruh atas permasalahan yang terjadi. Misalnya terkait buruknya penanganan HAM di Papua, hingga urusan omnibus law Cipta Kerja. Apalagi, dari enam menteri baru yang diumumkan Presiden, empat di antaranya terafiliasi partai politik --PDIP, Gerindra, dan PKB. Padahal publik sudah dikecewakan oleh kinerja dua menteri dari partai politik, yakni Edhy Prabowo (Gerindra) dan Juliari Batubara (PDIP) yang sa...
Dec 24, 2020•18 min•Season 1Ep. 59
Tempo menyayangkan ada masyarakat yang kurang jernih merespons kasus penembakan enam laskar FPI di sekitar kilometer 50 tol Jakarta-Cikampek. Menyebut aksi-aksi intoleran FPI sebagai dalih pembenar untuk dugaan pembunuhan ini adalah sesat pikir. Berbagai pelanggaran yang dilakukan FPI tentu harus dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas, bukan dengan aksi balas dendam yang justru melanggar hukum itu sendiri. Terlepas dari siapapun korbannya, pengusutan yang transparan dan independen diperlukan...
Dec 17, 2020•39 min•Season 1Ep. 58
Bantuan sosial pun dikorupsi. Bujet bansos sebesar Rp 300 ribu per paket, nyatanya tidak diterima warga secara utuh. Selain mesti dipotong Rp 30 ribu untuk ongkos kirim dan tas bertuliskan “bantuan presiden”, ada pula potongan lain sebesar Rp 10 ribu yang diduga untuk jatah Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Jika bansos yang telah disalurkan di Jabodetabek saja mencapai 22,8 juta, artinya total pungutan untuk Menteri Sosial itu diduga lebih dari Rp 200 miliar. Peluang korupsi inilah...
Dec 10, 2020•22 min•Season 1Ep. 57
Kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edhy Prabowo, memperlihatkan bahwa melegalkan ekspor benur hanya menyuburkan pemburu rente. Aturan yang diterbitkan Edhy sengaja dibuat berlapis agar pengusaha tidak punya pilihan selain membayar rente ke birokrat dan pejabat. Tanpa menyuap, jangan harap izin, kuota, atau lisensi yang dibutuhkan para pengekspor, bisa terbit dengan mudah. Kita tentuberharap langkah KPK tak berhenti setelah menetapkan Edhy, dua anggota staf khususn...
Dec 03, 2020•25 min•Season 1Ep. 56
Sekolah dibuka kembali pada 2021. Walau ada para siswa dan guru yang menyambut kebijakan ini, redaksi Tempo memiliki pandangan lain. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semestinya tidak melempar tanggung jawab pembukaan kembali sekolah pada masa pandemi ke daerah. Kementerian harus menetapkan standar dan indikator jelas yang wajib diikuti daerah agar bisa membuka kembali sekolah. Tanpa itu, terbuka peluang pemerintah daerah mengambil keputusan dengan pertimbangan non-pandemi. Apalagi, akurasi ...
Nov 25, 2020•21 min•Season 1Ep. 55
Muhammad Rizieq bin Hussein Syihab, kembali ke Indonesia dengan dielu-elukan bak pahlawan. Padahal kepergiannya ke Arab Saudi, sekitar tiga setengah tahun lalu itu, berbekal status sebagai tersangka. Rizieq Syihab sempat dibidik dengan tujuh kasus berbeda, dari dugaan percakapan mesum, penghinaan Pancasila, hasutan kebencian, hingga penghinaan suku. Ketika hukum bergerak dengan kepentingan politik, yang terjadi adalah absurditas. Terbukti kepolisian tak pernah berusaha mengejar imam besar FPI it...
Nov 18, 2020•28 min•Season 1Ep. 54
Joe Biden memenangkan pilpres Amerika Serikat 2020. Terhembus harapan besar bahwa kemenangan ini akan meruntuhkan Trumpisme: gaya kepemimpinan Trump yang mengusung nasionalisme sempit, populisme ekonomi, serta tak peduli etika dan nilai-nilai demokrasi. Trumpisme juga tak menganggap penting isu HAM dan pelestarian lingkungan. Daya rusak Trumpisme tidak hanya melanda publik Amerika, tapi juga warga negara-negara lain, termasuk Indonesia. Kecenderungan pemerintahan Joko Widodo melaksanakan pembang...
Nov 12, 2020•27 min•Season 1Ep. 53
Aturan semacam omnibus law Cipta Kerja mungkin saja memangkas tumpang tindih regulasi yang menghambat perekonomian Indonesia. Tapi, tanpa penegakan hukum yang jujur dan berwibawa, para politikus kotor, pengusaha berwatak mafia, dan birokrat busuk akan terus merongrong negeri ini. Buktinya, investigasi Tempo terbaru bersama Australian Financial Review menemukan dugaan suap dalam penerbitan izin buah impor. Para pengusaha dikenai pungutan liar berkisar Rp 1000 hingga Rp 2000 per kilogram buah yang...
Nov 05, 2020•21 min•Season 1Ep. 52
Walaupun masih ada buruh, mahasiswa, dan pelajar yang berani menyuarakan penolakan omnibus law Cipta Kerja, survei terbaru Indikator Politik Indonesia justru menyebut bahwa warga negara pada umumnya makin takut berpendapat. Mayoritas menilai aparat keamanan makin semena-mena menangkap warga negara yang berbeda pandangan dengan pemerintah. Di pemerintahan Jokowi, suara rakyat juga terabaikan -hilang dari ruang politik formal seperti rapat-rapat pemerintah atau DPR. Suara-suara yang mengkritik keb...
Oct 29, 2020•21 min•Season 1Ep. 51
Setiap pemimpin akan melalui masa ‘bulan madu’ dengan pendukungnya pada tahun-tahun pertama menjabat. Begitu janji-janji politiknya tidak kunjung terealisasi, tahun-tahun berikutnya akan terisi oleh kritik. Apalagi jika kebijakannya tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini juga berlaku pada presiden Joko Widodo. Di satu tahun periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo banyak ditempa kritik. Terkait pelemahan KPK, sengkarut penanganan pandemi COVID-19, kisruh omnibus law Cipta Ker...
Oct 22, 2020•1 hr 9 min•Season 1Ep. 50
Saat proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja, DPR tak ubahnya tukang mebel yang mengerjakan pesanan lemari kayu dari pemerintah. Hal itu karena DPR hanya bekerja berdasarkan pemesan, mengabaikan model pembanding, dan tunduk pada tenggat yang ditentukan juragannya. Penyusunan UU Cipta Kerja juga terkesan terburu-buru. Hal itu terbukti ketika DPR masih mengutak-atik draf yang sudah disahkan. Sehingga jumlah halaman draf yang tersebar luas pun berubah-ubah. Tak heran, undang-undang yang diketok...
Oct 14, 2020•25 min•Season 1Ep. 49
Setelah Telkom tidak mendapat persetujuan membeli saham Gojek pada 2018, Telkom kembali melanjutkan rencana itu lewat anak usahanya, Telkomsel. Diduga, nilai investasi yang direncanakan sekitar Rp 6,6 triliun -dibayarkan bertahap. Tapi meski Gojek adalah perusahaan rintisan dengan valuasi Rp 186 triliun, masa depan bisnis digital mereka masih bergantung pada banyak faktor. Ekosistem Internet di Indonesia, kebiasaan digital para pengguna, hingga ketatnya kompetisi bakal menentukan nasib Gojek sam...
Oct 08, 2020•16 min•Season 1Ep. 48
BIN yang biasanya bekerja secara senyap -di bawah permukaan, malah semakin menampakkan diri. Lembaga telik sandi ini bahkan terlibat melakukan swab test massal, bagi-bagi masker, serta mendorong riset vaksin dan obat anti-Covid. Sayangnya, banyak hasil tes Covid-19 yang dilakukan BIN diduga tidak akurat. Sudah saatnya semua keruwetan ini dihentikan. Perubahan bisa dimulai dengan menghentikan keikutsertaan BIN yang tidak pada tempatnya dalam penanganan Covid-19. Jangan lagi memberikan cek kosong ...
Sep 30, 2020•25 min•Season 1Ep. 47
Pilkada serentak 2020 seharusnya ditunda. Pertimbangannya jelas, keselamatan masyarakat harus di atas kepentingan pribadi dan politik. Per September 2020, penularan covid-19 masih dalam kondisi darurat. Jumlah kasus baru bahkan sempat melampui 4.000 kasus per hari. Jika pilkada diteruskan, sulit mengharapkan protokol kesehatan diterapkan dengan baik selama masa kampanye hingga pencoblosan pada Desember nanti. Faktanya, setidaknya 63 calon kepala daerah telah terjangkit Covid-19. Bahkan tiga pemi...
Sep 24, 2020•17 min•Season 1Ep. 46
Beberapa hari terakhir, Tempo menyoroti ketidakompakan pemerintah pusat dan daerah, dalam menghadapi penyebaran Covid-19, yang belum ada tanda-tanda bakal menurun. Terutama soal keputusan Gubernur Anies yang kembali menerapkan PSBB. Ada yang menyambut keputusan ini, tapi ada juga yang keberatan. Dalam sejumlah laporan Tempo, disebut beberapa menteri keberatan atas kebijakan Gubernur Anies ini. Karena PSBB dilakukan saat pertumbuhan ekonomi mulai berbenah. Tak hanya menteri, salah satu orang terk...
Sep 17, 2020•27 min•Season 1Ep. 45
Frodcast (Aswin dan Franky) berbagi mikrofon di Apa Kata Tempo. Jika episode sebelumnya ngobrol soal bahaya buzzer untuk demokrasi, kali ini kita mengajak anak-anak Froyonion ini membahas etika konten advertorial di media. Obrolan ini akan menjawab pertanyaan mengapa media mainstream harus menandai sebuah konten advertorial, sebuah etika yang mungkin tidak diterapkan influencer. Tetapi di sisi lain, walaupun infuencer terkesan lebih bebas berpendapat, berbeda dengan media yang dilindungi UU Pers...
Sep 10, 2020•43 min•Season 1Ep. 44
Lantaran membahas buzzer , website Tempo diretas? Lalu apakah benar saham Tempo pun anjlok karena sering kritik pemerintah? Semuanya kita bedah di episode ‘Bahaya Buzzer untuk Demokrasi’. Propaganda digital lewat buzzer atau pendengung berkedok kebebasan berekspresi sangat berbahaya. Buzzer jadi masalah karena mereka beroperasi dalam senyap, dengan akun anonim. Dari catatan Tempo, terdapat dua peristiwa yang turut dikeruhkan buzzer . Pertama, saat revisi UU KPK, buzzer menggeser konteksnya denga...
Sep 03, 2020•20 min•Season 1Ep. 43
Gara-gara bahas pendidikan militer untuk mahasiswa, Lisa dan Azul jadi ngobrol soal program wajib militer (wamil), K-pop , hingga K-drama . Hal ini karena pemerintah berargumen kalau Indonesia perlu mencontoh Korea Selatan yang mencintai budayanya, termasuk K-pop, sehingga diperlukan program bela negara. Sementara menurut opini Tempo, pendidikan militer untuk mahasiswa seharusnya ditiadakan saja. Selain kita tidak dalam kondisi darurat, rencana itu memperlihatkan pandangan nasionalisme yang keti...
Aug 26, 2020•20 min•Season 1Ep. 42
Dokter Mesty Ariotedjo hadir di Apa Kata Tempo. Kita bicara soal kisah para dokter legendaris dan editorial yang diangkat majalah Tempo edisi khusus kemerdekaan -bisa kamu baca di majalah.tempo.co . Di episode ini, Mesty yang mengagumi kiprah dokter Sulianti Saroso dalam menangani wabah cacar, tidak sepakat dengan editorial Tempo yang menyebut dunia kesehatan kita belakangan kian dikomersialkan. Lalu #ApaKataTempo? Selain ngobrol soal editorial, kita juga menyoroti beberapa fenomena di tengah ku...
Aug 20, 2020•40 min•Season 1Ep. 41
