Program pembangunan lumbung pangan di lahan gambut tuai kontroversi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo seolah mengulang apa yang dulu dilakukan Presiden Soeharto: memaksakan lahan gambut menjadi lahan produksi. Padahal, program lahan gambut sejuta hektar yang digemborkan dapat meningkatkan pasokan beras itu berakhir tragis, meninggalkan lingkungan rusak dan kasus korupsi. Gagasan Presiden Jokowi juga terkesan tergesa-gesa, karena targetnya adalah mengubah 160 ribu lebih hektar lahan gambut menja...
Aug 13, 2020•20 min•Season 1Ep. 40
Kisruh Program Organisasi Penggerak (POP) kian mendapat sorotan lantaran dua organisasi besar Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menyatakan mundur dari program rintisan Menteri Nadiem itu. Langkah Muhammadiyah dan NU pun kemudian disusul Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Selain sistem pendaftaran yang sempat bermasalah, pelaksanaannya pun dinilai kurang transparan. Lolosnya dua korporasi besar yang berafiliasi dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation pun diprot...
Aug 06, 2020•18 min•Season 1Ep. 39
Putri bungsu Gus Dur, Inaya Wahid, hadir di podcast Apa Kata Tempo. Kita ngobrol tentang edisi khusus majalah Tempo “ Jalan Pedang Dai Kampung ” -yang bisa kamu baca di majalah.tempo.co . Menekankan tentang pentingnya memberi panggung yang lebih luas kepada dai-dai penyebar nilai-nilai Islam yang damai, toleran, dan menjunjung kesetaraan gender, jauh dari dakwah radikal. Para dai ini biasanya berada di kampung-kampung, jauh dari ingar-bingar dan sorot media. Mereka tidak hanya mengajarkan agama,...
Jul 30, 2020•57 min•Season 1Ep. 38
Menteri BUMN Erick Thohir blak-blakan seputar banyaknya nama 'titipan' yang masuk untuk mengisi kursi basah di perusahaan plat perah. Mulai dari partai, relawan, hingga kementerian menyetorkan nama. Tarik menarik penentuan komisaris BUMN ini juga telah memantik perselisihan antara politikus PDIP Adian Napitupulu dengan Menteri Erick Thohir. Pasalnya nama-nama yang diserahkan Adian belum terakomodir oleh Menteri Erick. Perselisihan semacam ini mungkin tidak akan jadi yang terakhir selama paradigm...
Jul 23, 2020•18 min•Season 1Ep. 37
Berstatus buron sejak 2009, Joko Tjandra malah berhasil ‘nyelonong’ mengurus KTP, paspor, hingga mendaftarkan peninjauan kembali atas kasusnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Leluasanya Joko masuk ke Indonesia ditengarai karena nama Joko Tjandra sempat dicabut dari daftar red notice National Central Bureau Interpol secara diam-diam. Sehingga ia bisa melenggang di bandara, mengangkangi pemeriksaan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini menghembuskan ke...
Jul 16, 2020•17 min•Season 1Ep. 36
Pandangan bahwa kebijakan izin ekspor bibit lobster (benur) akan menghidupi para nelayan di pelosok Nusantara, jelas serampangan. Padahal pendapatan yang diterima nelayan tidak seberapa dibanding para eksportir. Apalagi laporan Tempo menemukan bahwa ekspor benur diduga hanya menguntungkan pihak yang dekat dengan Menteri Edhy Prabowo, yang kebanyakan berafiliasi ke Partai Gerindra. Dilegalkannya ekspor benur juga dikhawatirkan mendorong penangkapan benur secara masif dan mengurangi lobster dewasa...
Jul 09, 2020•30 min•Season 1Ep. 35
Adriano Qalbi dari Podcast Awal Minggu nimbrung di podcast Apa Kata Tempo. Pada episode 34 ini, kita ngobrol seputar editorial Tempo yang berjudul “ Cara Pengecut Berangus Kebebasan ”. Editorial ini merespon makin maraknya peretasan digital dan teror yang mengarah kepada mereka yang bersuara kritis, baik itu aktivis atau akademisi. Alih-alih mengutuk aksi peretasan tersebut, sejumlah pejabat malah meminta korban untuk ‘jangan cengeng’. Di sisi lain, mereka yang pernah menepuk dada melawan teror ...
Jul 01, 2020•40 min•Season 1Ep. 30
Ketimbang menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), pemerintah hendaknya menghentikan saja pembahasan tersebut. Rencana DPR membahas RUU HIP sangatlah tidak mendesak di tengah pandemi seperti saat ini. Selain itu, RUU HIP berpotensi menjerumuskan Pancasila menjadi ideologi tertutup dan mudah diselewengkan sebagai alat untuk menghantam lawan politik. RUU HIP sebenarnya ngotot digolkan oleh PDIP. Ada kesan bahwa PDIP ingin mengembalikan Pancasila seperti di era Soekarno. Yakni memera...
Jun 24, 2020•21 min•Season 1Ep. 33
Majunya anak dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, dalam pemilihan wali kota Solo dan Medan memang tidak melanggar aturan. Tetapi, kemunculan sanak keluarganya di kancah perpolitikan Indonesia merupakan cerminan dari makin kentalnya nepotisme dalam sirkulasi elite di negeri ini. Jokowi memang tidak sendirian. Adapula anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, yang maju dalam pemilihan Wali Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya, anak Presiden Megawati Soekarnoputri, P...
Jun 17, 2020•27 min•Season 1Ep. 32
Iuran BPJS Kesehatan tidak semestinya naik. Keputusan pemerintah untuk menaikkan iuran mulai 1 Juli jelas bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung. Apalagi momentumnya sangat tidak tepat, karena menaikkan iuran di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Selain bertentangan dengan keputusan Mahkamah, Tim Investigasi Tempo juga menemukan adanya potensi kerugian BPJS Kesehatan hingga Rp 45 triliun. Potensi kerugian ini terjadi pada persoalan: manajemen BPJS itu sendiri, pemerintah daerah, rumah ...
Jun 10, 2020•21 min•Season 1Ep. 31
Apa Kata Tempo pekan ini membahas editorial di Koran Tempo , yang berjudul “Stop Pemberangusan Suara Kritis”. Editorial ini merespon kurang tegasnya pemerintah dalam menyikapi aksi teror dan pembajakan akun media sosial milik mereka yang bersuara kritis. Setidaknya sudah ada tiga kejadian yang menggunakan pola intimidasi lewat upaya peretasan. Pada akhir 2019, peretasan telepon diarahkan kepada aktivis dan akademisi yang mengkritisi revisi UU KPK. Tindakan serupa juga terjadi pada April 2020 ter...
Jun 03, 2020•20 min•Season 1Ep. 30
Obrolan kali ini seru banget karena Apa Kata Tempo ditemani komika Sakdiyah Ma’ruf. Kita berbincang soal Islam inklusif yang sudah dikenalkan berabad silam oleh wali-wali di nusantara. Mereka adalah para wali yang berjasa menyebarkan Islam dengan damai. Selain ngobrol soal edisi khusus Majalah Tempo, pada episode spesial ini Sakdiyah juga bercerita tentang stereotip yang ia terima sebagai keturunan Arab. Pokoknya pecah banget! Selain dengar podcast ini, kamu juga bisa baca laporan lengkap soal w...
May 27, 2020•41 min•Season 1Ep. 29
Tumbuh suburnya gerakan solidaritas publik dalam melawan corona menjadi kabar baik di tengah sikap pemerintah yang tergagap selama disergap Covid-19. Tanpa dikoordinir, gerakan saling bahu membahu antar warga ini mengalir dari segala penjuru. Wujud gerakan solidaritas warga muncul dalam berbagai bentuk. Baik berupa kegiatan penggalangan dana untuk kemudian dibagikan ke komunitas yang membutuhkan, menyumbangkan piranti medis, mendistribusikan hasil tani, hingga merelakan dapur untuk memasakkan wa...
May 20, 2020•17 min•Season 1Ep. 28
Alat rapid test merek Biozek yang didatangkan Kimia Farma dari Belanda, diragukan akurasinya. Dua riset independen di Inggris dan Spanyol menemukan bahwa klaim akurasi di atas 90 persen atas alat ini ternyata tidak terbukti. Selain itu, penelusuran konsorsium Organized Crime and Corruption Reporting Project yang Tempo juga tergabung di dalamnya, mengungkapkan bahwa rapid test kit Biozek tidak diproduksi di Belanda, melainkan di Cina. Temuan ini menguatkan anggapan bahwa hasil rapid test tidak bi...
May 13, 2020•22 min•Season 1Ep. 27
Tanpa didasari bukti kuat, tuduhan polisi soal adanya kelompok terorganisir 'Anarko Sindikalis' yang berencana membuat onar saat pandemi, bisa saja malah menciptakan hantu baru. Seperti halnya hantu-hantu yang tercipta oleh aparat di Orde Baru. Mereka menangkap seseorang tanpa bukti memadai, bahkan tanpa pengadilan. Tentu saja, era kegelapan itu tidak boleh terulang. Polisi pun hendaknya serius menyelidiki dugaan peretasan akun Whatsapp milik Ravio Patra, peneliti kebijakan publik yang sempat di...
May 07, 2020•22 min•Season 1Ep. 26
Sejak awal, keputusan Presiden Jokowi mengangkat staf khusus dari generasi milenial dengan tanpa memaparkan deskripsi pekerjaan yang jelas, sudah salah langkah. Padahal jika presiden sekadar ingin mendengar suara anak muda, ia bisa dengan leluasa mengundang mereka ke istana secara rutin. Pengangkatan tujuh anggota staf khusus generasi muda itu jelas menggemukkan birokrasi. Ditempatkan di jabatan eselon I, mereka dilengkapi pejabat eselon II dan eselon III serta perangkat birokrasi dengan pelbaga...
Apr 29, 2020•29 min•Season 1Ep. 25
Dalam upaya menjernihkan kesimpangsiuran data kasus Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 hendaknya tidak menjadikan data Kementerian Kesehatan sebagai satu-satunya patokan. Keterbukaan sebaiknya ditunjukkan dengan menghargai informasi yang dikeluarkan pemerintah daerah, lembaga swasta, atau badan independen lain. Selain itu, dalam persoalan statistik pandemi corona, motif politik harus disingkirkan jauh-jauh. Karena menyembunyikan korban sama bahayanya dengan melebih-lebihkan...
Apr 23, 2020•38 min•Season 1Ep. 24
Pemerintah sudah sepatutnya kini hanya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan medis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Segala pertimbangan yang tidak ada kaitannya dengan medis, termasuk politik dan ekonomi, seharusnya disingkirkan terlebih dahulu. Hal ini semakin mendesak, apalagi banyak pihak meyakini bahwa angka resmi pemerintah soal jumlah kasus Covid-19 jauh di bawah situasi di lapangan. Sehingga pemerintah mesti memiliki kesiapan teknis dan infrastruktur me...
Apr 15, 2020•24 min•Season 1Ep. 23
Keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak melarang mudik Lebaran 2020 di tengah Covid-19, menunjukkan sikap tidak tegas pemerintah dalam menangani pandemi corona. Menganjurkan warga untuk tak pulang kampung tapi tidak memberlakukan pelarangan, merupakan sikap mendua, takut salah, dan tak berani mengambil risiko. Padahal yang kita harus sadari bersama adalah mudik lebaran bisa memperburuk keadaan karena berpotensi menimbulkan ledakan jumlah penderita baru. Apalagi pemudik sebagian besar bergerak ...
Apr 08, 2020•26 min•Season 1Ep. 22
Kegagapan pemerintah pusat menghadapi wabah Covid-19 membuat beberapa kepala daerah berinisiatif bergerak tanpa panduan untuk menyelamatkan penduduk. Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga jarak sosial alias social distancing dengan cara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah tak selalu dituruti publik. Setidaknya ada lima kepala daerah yang telah mengambil langkah tegas untuk menekan penyebaran virus corona. Wali Kota Surakarta meliburkan sekolah, meniadakan acara olahraga dan seni, ser...
Apr 02, 2020•25 min•Season 1Ep. 21
Alih-alih membuat terobosan untuk menyederhanakan aturan, omnibus law malah meringkus dan memberangus hak-hak warga sipil. Omnibus law terlalu berpihak kepada investor, mengebiri hak buruh -termasuk soal gaji dan hubungan kerja. Omnibus law juga menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Proses pembentukan omnibus juga terlalu terburu-buru dan terkesan dirancang sembunyi-sembunyi. Rancangannya mendadak muncul sesaat sebelum diserahkan ke DPR, tidak diketahu...
Mar 25, 2020•16 min•Season 1Ep. 20
Meningkatkan transparansi penanganan wabah harusnya menjadi tugas awal Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk presiden. Karena belakangan, Presiden Jokowi mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Padahal sensor informasi itu justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah corona yang tengah kita hadapi. Belajar dari Singapura dan Taiwan, kedua negara itu membuktikan bahwa transparansi menjadi kunci keberhas...
Mar 18, 2020•22 min•Season 1Ep. 19
Gagasan 'Kampus Merdeka' yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim jangan sampai hanya mengarahkan institusi sebagai penyuplai tenaga kerja bagi pabrik dan industri. Paradigma merdeka harus diartikan sebagai kebebasan di bidang akademis untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena jika hanya berorientasi tenaga kerja siap pakai, hal ini seharusnya cukup didorong pada kampus-kampus vokasi. Belakangan, universitas kehilangan suara seiring okupasi politik yang menggeret...
Mar 11, 2020•22 min•Season 1Ep. 18
Dengan terkonfirmasinya ada warga di Indonesia yang terjangkit Covid-19, pemerintah sebaiknya lebih terbuka dalam melaporkan perkembangan wabah ini, termasuk mengenai hasil pemeriksaan kasus corona. Hal ini diperlukan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mencegah simpang siur informasi, sehingga tidak menambah kepanikan massal seperti misalnya ‘panic buying’ -untuk berburu masker dan menimbun kebutuhan pokok. Pemerintah harus segera mengkoordinasikan upaya mitigasi dan berh...
Mar 05, 2020•20 min•Season 1Ep. 17
Penyelenggaraan Formula E di Monas pada Juni 2020 diduga kurang transparan dan hanya akan menguntungkan segelintir orang. Dampak ekonomi yang diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun, belum jelas bakal datang dari mana. Faktanya, penyelenggaraan Formula E di beberapa kota tak berakhir seperti rencana. Moskow (Rusia) dan Sao Paulo (Brasil) mundur dari daftar tuan rumah dengan berbagai alasan. Yang paling spektakuler adalah mundurnya Montreal (Kanada) sebagai tuan rumah pada 2018 setelah mengetahui peny...
Feb 26, 2020•21 min•Season 1Ep. 16
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali. Setelah didaulat menjadi Komisaris Utama Pertamina, kini ia muncul dengan meluncurkan buku catatan hariannya selama di penjara. Buku itu berjudul “Panggil Saya BTP: Perjalanan Psikologi Ahok Selama di Mako Brimob”. Ahok memang memiliki perjalanan hidup yang berliku. Di tengah karirnya yang mentereng dengan sejumlah prestasi saat menjadi Gubernur DKI, dia terjerat politik identitas. Akibat aksi mobokrasi, pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang mengutip Su...
Feb 19, 2020•26 min•Season 1Ep. 15
Tertutupnya pemerintah Cina soal kemunculan virus corona (COVID-19) di Wuhan juga memberi andil terhadap meluasnya penyebaran virus hingga ke berbagai negara. Polisi Cina bahkan menangkap beberapa orang yang mengetahui dan menyebarkan informasi seputar kemunculan virus. Mereka dianggap mengganggu ketertiban umum. Kini, korban virus mematikan itu terus bertambah. Lebih dari 1000 orang telah meninggal dan menginfeksi setidaknya 42 ribu orang. Baca laporan lengkapnya di majalah.tempo.co . Powered b...
Feb 12, 2020•18 min•Season 1Ep. 14
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan WWF Indonesia. Akibatnya, Indonesia kehilangan dukungan dana Rp 350 miliar per tahun dan 30 program pelestarian. Ketika ancaman krisis iklim begitu nyata dan lingkungan tak terlindungi dengan optimal, tindakan sepihak kementerian di bawah Siti Nurbaya Bakar ini mengundang tanda tanya besar. Terkait hal ini, Apa Kata Tempo? Dengarkan obrolan lengkapnya yang kali ini juga ditemani Gustika Jusuf Hatta. Baca juga edisi lengk...
Feb 05, 2020•34 min•Season 1Ep. 13
Pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI menguak dualisme kewenangan yang terjadi selama ini antara jajaran direksi dan Dewan Pengawas TVRI. Alasan Dewan Pengawas memecat Helmy antara lain karena adanya pembelian hak siar Liga Inggris yang dianggap mahal dan tidak sesuai jati diri bangsa. Mereka juga mempersoalkan program Discovery Channel yang tayang di TVRI lebih banyak menayangkan buaya Afrika ketimbang buaya Indonesia. Padahal langkah itu adalah bagian dari upaya direksi agar penont...
Jan 30, 2020•23 min•Season 1Ep. 12
Walaupun pihak Imigrasi hingga Menteri Yasonna Laoly sempat berkukuh kalau Harun Masiku sedang di luar negeri ketika OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Tempo menemukan fakta berbeda. Tempo menemukan bukti bahwa Harun berada di Indonesia ketika OTT KPK. Bagaimana Tempo menelusuri jejak Harun yang masih buron ini? Dengarkan obrolannya di episode Gagal Total KPK Jokowi. Baca juga laporan lengkap soal perburuan keberadaan Harun Masiku di majalah.tempo.co atau aplikasi Tempo . Powered by...
Jan 23, 2020•20 min•Season 1Ep. 11
