Perjuangan 57 pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) belum selesai dengan adanya tawaran bekerja di kepolisian. Selain belum jelas rinciannya, tawaran Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo itu masih bisa dirintangi di berbagai sisi. Lobi-lobi untuk menjegal rencana alih status tersebut ditengarai telah merasuk ke Badan Kepegawaian Negara dan DPR. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Oct 04, 2021•13 min
Kepala Kepolisian RI Listyo Sigit Prabowo telah mengutus dua perwira untuk berkomunikasi dengan perwakilan pegawai KPK yang menjadi korban tes wawasan kebangsaan. Kedua perwira itu menjelaskan tawaran dan mekanisme alih status menjadi aparat sipil negara Polri. Sembari menunggu titik akhir langkah kuda Kapolri, pegawai KPK terus melawan hingga tenggat pemecatan yang ditetapkan Firli Bahuri. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh ap...
Oct 01, 2021•7 min
Pegawai KPK korban tes wawasan kebangsaan (TWK) terus berkonsolidasi agar satu suara menyikapi tawaran menjadi aparat sipil negara di Kepolisian RI. Mereka menunggu penjelasan lebih rinci soal tawaran alih status tersebut dari Kepala Polri dan Presiden Jokowi. Setidaknya, mereka kompak menilai tawaran itu sebagai bukti bahwa TWK hanyalah akal-akalan Firli Bahuri untuk menyingkirkan pegawai yang kerap membongkar kasus besar korupsi. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjung...
Sep 30, 2021•7 min
Pegawai KPK yang disingkirkan Firli Bahuri masih menimbang baik-buruk tawaran menjadi aparat sipil negara di Kepolisian RI. Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo mengklaim tawaran alih status menjelang tenggat pemecatan 56 pegawai korban tes wawasan kebangsaan itu sudah disetujui Jokowi. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Sep 29, 2021•9 min
Peneliti dan pegiat demokrasi ragu akan klaim bahwa penugasan perwira TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah adalah demi pengamanan menuju pilkada serentak 2024. Mereka justru curiga praktik yang mirip dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu merupakan siasat demi pemenangan pemilu kubu tertentu. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Sep 28, 2021•7 min
Pemilihan umum serentak 2024 membuka peluang bagi para perwira tinggi TNI dan Polri aktif menjadi penjabat sementara kepala daerah. Mereka berkesempatan mengisi kekosongan pemimpin di puluhan provinsi dan ratusan kabupaten/kota. Praktik ala dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru itu bisa mencederai demokrasi. Berbagai kalangan mengkritik rencana tersebut. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 27, 2021•7 min
Tarik-menarik di balik penetapan tersangka Azis Syamsuddin belum berakhir. Meski Wakil Ketua DPR itu dikabarkan telah menjadi tersangka kasus suap pada awal September lalu, hingga kini pimpinan KPK tak kunjung mengumumkannya. Politikus Golkar ini pun ditengarai terus melobi ke sana-sini agar terlepas dari jerat hukum. Terdakwa Stepanus Robin Pattuju, yang sempat mengaku menerima suap dari Azis, belakangan mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan. --- Baca informasi harian komprehensif ...
Sep 24, 2021•9 min
Perburuan aset pengemplang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) masih menemui rintangan. Sebab, DPR menolak memasukkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Padahal undang-undang itu sangat diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara dari para obligor dan debitor nakal tersebut. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 23, 2021•7 min
Pemerintah sudah memanggil 24 dari 48 obligor dan debitor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penyitaan aset bakal terus berlanjut, termasuk yang berada di luar negeri. Perlu regulasi baru untuk merampas harta obligor nakal serta kerja sama timbal balik hukum dengan banyak negara. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Sep 22, 2021•7 min
Sejak harga batu bara merangkak naik, tambang ilegal emas hitam itu bermunculan di Kalimantan dan Sumatera. Pengawasan yang longgar selama masa pandemi memberi ruang bagi penambang tanpa izin tersebut. Ditengarai melibatkan orang kuat dan perusahaan besar. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Sep 21, 2021•6 min
Pegawai KPK yang dipecat Firli Bahuri menanti kata akhir dari Presiden Joko Widodo. Ahli hukum dan pegiat antikorupsi meminta Jokowi mendengarkan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM serta segera membatalkan pemecatan. Namun, Jokowi juga ditengarai mendapat bisikan yang menuduh 56 pegawai itu "garong" dan anti-Pancasila. Gelagat sejauh ini, tuduhan palsu atas para pegawai yang kerap membongkar kasus korupsi kakap itu lebih bergaung di lingkaran Istana. --- Baca informasi harian komprehensif lain...
Sep 20, 2021•11 min
Sejumlah kalangan menyerukan agar Jokowi menyelamatkan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipecat Firli Bahuri. Secara hukum, sebagai kepala pemerintahan, Presiden tidak bisa lepas tangan atas nasib pegawai yang disingkirkan lewat tes wawasan kebangsaan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung pada dasarnya menegaskan hal tersebut. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 17, 2021•7 min
Komisi Pemberantasan Korupsi memecat 57 pegawainya sebulan lebih cepat dari tenggat. Hingga menjelang akhir masa tugas mereka, para pegawai terus melawan dan membongkar kasus besar. “Kami berupaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh, ternyata justru kami yang diberantas,” kata Novel Baswedan, penyidik senior yang turut digusur lewat tes wawasan kebangsaan itu. Alih-alih mengoreksi keputusan Firli Bahuri dan kawan-kawan, Jokowi malah meminta agar presiden tidak ditarik-tarik ke dalam masal...
Sep 16, 2021•10 min
Pegawai KPK yang dianggap tak lulus tes wawasan kebangsaan dijanjikan bekerja di BUMN, dengan syarat mau mengundurkan diri terlebih dahulu. Mekanisme perpindahan personel lintas instansi ini belum pernah terjadi dan tidak memiliki dasar aturan. Kementerian BUMN menyatakan tidak tahu-menahu soal penyaluran tenaga kerja tersebut. Jebakan baru? --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 15, 2021•9 min
Dikejar-kejar pemberi utang dan perusahaan penyewaan pesawat, PT Garuda Indonesia ditengarai merancang skenario bersalin rupa. Garuda akan memperkuat anak usahanya, PT Citilink Indonesia, dengan menyerahkan 20 unit pesawat Airbus 320. Citilink diyakini bisa menjadi ujung tombak untuk mendongkrak pendapatan yang merosot selama pandemi. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 14, 2021•6 min
Setelah kalah di pengadilan arbitrase, Garuda Indonesia masih menghadapi gugatan dari beberapa perusahaan penyewaan pesawat (lessor). Jenis gugatan para lessor itu dari wanprestasi hingga kepailitan. Mencari upaya damai di luar pengadilan sembari mempertahankan operasi di tengah belitan utang. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.
Sep 13, 2021•8 min
Rekaman video dan kesaksian sejumlah narapidana menyingkap indikasi adanya kelalaian yang membuat kebakaran di salah satu blok penjara Tangerang menelan begitu banyak korban. Sipir yang seharusnya selalu berjaga di blok itu diduga berada di tempat lain, sehingga terlambat membuka kunci sel dan mengeluarkan penghuninya. Alat pemadam api ringan dan hidran tidak ada di blok yang terbakar. Petugas penjara hanya berupaya memadamkan kobaran api menggunakan air di ember. --- Baca informasi harian kompr...
Sep 10, 2021•8 min
Satu blok penjara Tangerang yang sesak terbakar kemarin dinihari. Sebanyak 41 dari 122 penghuninya tewas terpanggang di balik jeruji yang terkunci. Dugaan sementara, api bersumber dari korsleting arus listrik yang instalasinya tak pernah diremajakan sejak 49 tahun lalu. Berkapasitas 600 orang, penjara kelas I itu kini dijejali lebih dari 2.000 narapidana. Buruk rupa pengelolaan penjara kita. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh a...
Sep 09, 2021•8 min
Kalangan pegiat hak asasi manusia menilai pembunuhan Munir Said Thalib bukanlah kejahatan biasa yang cukup diusut oleh kepolisian. Mereka meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan kasus yang telah 17 tahun menggantung itu sebagai pelanggaran HAM berat, sehingga penuntutannya tidak mengenal masa kedaluwarsa. Desakan agar Jokowi merealisasi janji mengungkap dalang pembunuhan Munir pun meluas. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau m...
Sep 08, 2021•7 min
Tujuh belas tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib belum juga terungkap. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini tak kunjung terealisasi. Seratus lebih tokoh nasional dan pegiat HAM menagih janji Jokowi itu. Sulit terbongkar karena otak pembunuhan justru sedang duduk di lingkaran kekuasaan. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 07, 2021•8 min
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dikepung tiga perkara: suap penyidik KPK, jual-beli jabatan di Kota Tanjungbalai, dan korupsi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ia diduga berperan menghubungkan kepala daerah yang bermasalah dengan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, yang berperan sebagai makelar di ketiga kasus itu. Robin mulai disidang Senin pekan depan. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 06, 2021•7 min
Keluarga Hasan Aminuddin ditengarai menjaring suap dari banyak sumber. Jual-beli jabatan pemerintahan hingga upeti dari pengusaha di Kabupaten Probolinggo merupakan sebagian di antaranya. Setiap jabatan ada harganya, dari Rp 20 juta hingga Rp 600 juta. Praktik lancung itu tak tersentuh penegak hukum selama hampir dua dekade. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Sep 03, 2021•8 min
Tak hanya tersandung kasus jual-beli jabatan, Hasan Aminuddin ditengarai ikut mengatur penyaluran beras dan ikan laut dalam program bantuan pangan nontunai di Kabupaten Probolinggo ketika istrinya menjabat bupati di sana. Di lapangan, banyak warga mengeluhkan beras bantuan tersebut berkualitas buruk. Tujuh perusahaan yang menjadi penyedia beras diduga terafiliasi dengan Hasan. Putra Hasan, yang kini mencalonkan diri sebagai bupati, juga menjadi salah satu penyedia ikan dalam bantuan tersebut. --...
Sep 02, 2021•9 min
Jejaring dinasti politik Hasan Aminuddin terbentang sejak 18 tahun silam. Setelah ia dua kali terpilih sebagai bupati Probolinggo, pucuk pimpinan daerah tingkat dua di Jawa Timur itu beralih ke istrinya, yang juga menjabat berulang. Di tengah upaya mengantar anak mereka sebagai bupati, suami-istri itu tertangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tempo menelusuri jejak korupsi Hasan yang turut melanggengkan kekuasaannya. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi websit...
Sep 01, 2021•12 min
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar, terbukti melanggar etik karena berkomunikasi dengan pejabat yang terlibat perkara suap. Namun Dewan Pengawas KPK hanya menjatuhkan sanksi pemotongan 40 persen gaji pokok--sekitar 2 persen dari penghasilan total sang komisioner. Padahal ancaman sanksi maksimal untuk kategori pelanggaran berat tersebut adalah mengundurkan diri atau bahkan dipidana 5 tahun penjara. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi webs...
Aug 31, 2021•9 min
Pemerintah di sejumlah daerah mengizinkan sekolah tatap muka mulai hari ini. Kebijakan kembali ke sekolah itu memantik pro dan kontra. Kubu yang pro beralasan pembelajaran jarak jauh sejak awal masa pandemi telah menurunkan minat dan kualitas belajar siswa. Sebaliknya, kubu yang kontra khawatir sekolah bakal menjadi kluster baru penularan Covid-19, antara lain, karena rasio vaksinasi peserta didik yang masih rendah. Tantangan bagi konsistensi penerapan protokol kesehatan. --- Baca informasi hari...
Aug 30, 2021•8 min
Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi. Seperti halnya Partai Gerindra yang lebih dulu putar haluan, dalam dua pemilihan presiden terakhir, PAN merupakan seteru pengusung Jokowi. PAN meninggalkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dari barisan oposisi yang kian mengempis. Agenda politik, seperti reshuffle kabinet dan amendemen konstitusi, kembali berembus kencang. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunj...
Aug 27, 2021•10 min
Sejumlah pejabat pemerintah ternyata telah disuntik vaksin Covid-19 dosis ketiga. Padahal, aturannya, hanya tenaga kesehatan yang boleh mendapat vaksin booster tersebut. Sejauh ini, baru sepertiga dari 1,5 juta tenaga kesehatan yang memperoleh vaksin dosis ketiga itu. Di sejumlah daerah, warga biasa malah masih berebut jatah suntikan vaksin dosis pertama. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi website koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo....
Aug 26, 2021•11 min
Bengkaknya ongkos penanganan wabah memicu pemerintah melanjutkan siasat "gali lubang tutup lubang". Pemerintah dan Bank Indonesia kembali berbagi beban dalam membiayai penanganan pandemi Covid-19. Bank Indonesia akan membeli surat utang negara senilai Rp 215 triliun pada 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022. Bank sentral mewanti-wanti agar uang segar tersebut tidak dipakai untuk urusan di luar kesehatan dan perlindungan sosial. --- Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengunjungi websi...
Aug 25, 2021•8 min
Majelis hakim memvonis bekas Menteri Sosial Juliari P. Batubara 12 tahun penjara dalam kasus korupsi dana bantuan sosial--jauh lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau penjara seumur hidup. Terbukti menerima suap Rp 32 miliar, Juliari berkukuh menyangkal terlibat korupsi. Hakim meringankan hukuman dengan dalih politikus PDI Perjuangan itu telah mendapat cacian dan hinaan dari masyarakat. Adapun ahli hukum berpendapat Juliari seharusnya divonis lebih berat karena melakukan korupsi...
Aug 24, 2021•9 min
