Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatakan belum semua pekerja terdaftar sebagai dalam aktif BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Kuasa hukum pemohon pengajuan uji formil Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan mengakses dan mendapatkan dokumen absensi DPR saat sidang paripurna pengesahan Revisi UU tersebut, 17 September lalu. Dokumen absensi itu, akan dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon dalam gugatannya menyampaikan dalil sidang paripurna pengesahan Revisi UU KPK tidak memenuhi kuorum. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menuding pemerintah tak berkomitmen menyelesaikan sejumlah pelanggaran HAM masa lalu. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, pemerintah selalu berdalih kekurangan bukti. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Presiden Joko Widodo didesak untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen, untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kuasa hukum Novel Baswedan, Arif Maulana beralasan, pembentukan TGPF independen itu harus segera dilakukan karena tim kuasa Novel dan juga Komnas Ham mendapat temuan ketidakindependenan dari TGPF bentukan Kepolisian. Tim kuasa hukum juga menduga ada keterlibatan internal kepolisian sehingga kerja tim bentukan Polri yang diberi t...
I Gusti Ngurah Ashkara atau Ari Ashkara dicopot dari jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Hal ini terkait skandal penyelundupan motor gede atau moge Harley Davidson dan sepeda lipat Brompton di penerbangan Garuda. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Kasus 20 ribu ton beras Bulog tak layak konsumsi mendapat perhatian serius dari Presiden Joko Widodo. Kemarin, Jokowi menggelar ratas khusus membahas pengelolaan cadangan beras pemerintah. Ia menyoroti buruknya tata kelola beras, sehingga Bulog harus membuang 20 ribu ton beras rusak. Jokowi menyalahkan para menterinya karena tak becus mengurus distribusi beras. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id...
Kepolisian kembali ditagih penuntasan kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Pasalnya, awal Desember merupakan tenggat yang ditetapkan Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Idham Azis untuk mengungkap pelaku maupun dalang kasus Novel. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Menteri BUMN Erick Thohir merancang strategi pembenahan tata kelola perusahaan pelat merah yang berjumlah 142. Selain soal perampingan birokrasi, Erick ingin memperkuat kewenangan dalam mengontrol BUMN dan anak usahanya. Ia bakal mengeluarkan peraturan menteri untuk memperketat pembentukan anak cucu usaha BUMN. Erick menyoroti minimnya kontribusi anak cucu BUMN itu bagi penerimaan negara. Ia mencontohkan BUMN yang memproduksi baja, Krakatau Steel. Ia prihatin dari 210 triliun rupiah total keuntu...
Perum Badan Usaha Logistik Bulog bakal membuang 20 ribu ton Cadangan Beras Pemerintah yang berada di gudang. Hal itu lantaran usia penyimpanan beras tersebut telah lebih dari setahun sehingga tak layak dikonsumsi. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaluddin Iqbal mengakui kejadian ini baru pertama kali terjadi. Kata dia, stok yang menumpuk ini lantaran terbatasnya penyerapan beras Bulog terutama dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bulog berupaya meningkatkan penyerapan dengan memasarkan ber...
Presiden Joko Widodo akan menghilangkan jabatan eselon tiga dan empat di pemerintahan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim banyak rekomendasi yang tidak direspon baik oleh Kementerian dan lembaga. Dalam rapat kerja KPK dengan Komisi yang membidangi Hukum DPR, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan salah satu Kementerian yang tidak mengikuti rekomendasi KPK yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Laode mengungkapkan Kementerian ESDM beberapa kali diberikan masukan terkait izin tambang yang bermasalah, dan tambang ilegal. Menurutnya, tak satupun direspon Ke...
Kementerian Dalam Negeri akan mengelompokkan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dikabarkan akan membagi ormas menjadi tiga kelompok. Ia bahkan tak segan membubarkan ormas yang dianggap mengancam Pancasila. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap aparat penegak hukum untuk memperkuat program deradikalisasi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) menyebut akan membawa kasus pelanggaran HAM masa lalu ke pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Syarat seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2019 dinilai belum ramah terhadap kelompok rentan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Petani di pengunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah mengadukan Pemerintah dan DPRD Provinsi itu, karena tidak mengadopsi rekomendasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Karst Kendeng, dalam menyusun revisi Rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Oktober 2019 mengalami defisit sebesar 280 triliun rupiah lebih. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Aliansi Nasional Reformasi Kitab Hukum Pidana (KUHP) mendesak pemerintah dan DPR membahas komprehensif seluruh masalah dalam RUU KUHP. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menjadi penghambat investasi dan inovasi kebijakan kepala daerah dalam pembangunan. Titip teks : Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Aparat keamanan masih memburu satu terduga pelaku teror bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan aksi teror tersebut melibatkan dua orang. Satu orang terduga pelaku tewas di tempat setelah bom rakitan yang dipasang di badannya meledak. Satu terduga pelaku lain masih dalam pengejaran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id...
Pemerintah meluncurkan portal pengaduan aparatur sipil negara ASN berpaham radikalisme negatif atau ekstremisme. Masyarakat bisa melaporkan PNS yang menyebarkan konten-konten radikalisme melalui situs aduanasn.id. Berdasarkan keterangan yang tertera dalam situs itu, radikalisme negatif meliputi sikap intoleran, anti-pancasila, anti-NKRI dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate mengatakan portal aduan ini untuk menjawab persoalan terkait dugaan banyakn...
Rencana pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan IMB dan analisis dampak lingkungan Amdal dalam proyek-proyek infrastruktur terus bergulir. Pemerintah menilai dua izin itu selama ini menghambat masuknya investasi sehingga perlu dihapus. Namun, banyak keberatan bermunculan karena khawatir dampak negatifnya, terutama kerusakan lingkungan. Menteri Agraria Sofyan Djalil akhirnya mengkaji ulang rencana tersebut dan mencari alternatif solusi yang bisa diterima semua pihak. Sofyan Djalil menyebut ...
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen masih ramai diperdebatkan, meski payung hukumnya berupa peraturan presiden telah diteken. Banyak keberatan soal kenaikan terutama untuk iuran kelas 3 peserta mandiri sebesar 65 persen dari 25.500 rupiah menjadi 42 ribu rupiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut tragedi Semanggi I dan Semanggi II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Hal ini diungkapkan Burhanuddin dalam rapat bersama Komisi Hukum DPR, kemarin. Burhanuddin mengklaim keputusan sidang paripurna DPR 2001 menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat pada kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Burhanuddin juga menyebut tragedi 1965 tak memenuhi unsur pelanggaran HAM berat, namun tanpa menjelaskan alasannya. *Kami ingin mendengar saran dan komentar ka...
Kementerian Dalam Negeri mengungkap empat desa fiktif penerima dana desa di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Kementerian Keuangan bakal mengevaluasi program dana desa. Rencana evaluasi muncul setelah ada temuan desa fiktif memperoleh anggaran dana desa. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
DPR menargetkan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana RKUHP disahkan akhir tahun ini. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Ketua Umum PSSI periode 2019-2023 Mochammad Iriawan menegaskan komitmennya memberantas mafia bola. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Kepolisian mengkaim ada temuan signifikan hasil kerja tim teknis yang bertugas mengungkap kasus penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Sejumlah anggaran tak wajar terungkap dalam rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Anggota DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia PSI William Aditya Sarana membeberkan beberapa temuan hasil penelusuran terhadap rancangan anggaran yang sempat dirilis di web resmi Pemprov Jakarta. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
