- Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pelajar dan Mahasiswa Meningkat, Penerapan Regulasi Tidak Tepat Sasaran - Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa terjadi akibat penerapan regulasi yang tidak tepat sasaran. Regulasi yang ada saat ini tumpul ke atas namun tajam ke bawah, hanya menyasar pengguna yang berusia produktif, bukan kartel atau bandar narkoba. Selain regulasi, lingkungan dan pola pertemanan juga menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. *Kami ...
Jun 26, 2019•6 min
- 10 Anak Tersangka Kerusuhan 22 Mei Layak Mendapat Diversi - Upaya diversi bagi 10 anak tersangka kerusuhan 21-22 Mei 2019 gagal. Bahkan, yang tadinya hanya 9 anak tersangka, bertambah satu orang yang diversinya dinyatakan gagal, dan dilanjutkan ke diversi ulang di tingkat Kejaksaan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke ...
Jun 25, 2019•6 min
- 29 WNI Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang Berkedok Pengantin Pesanan - Sebanyak 29 perempuan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermoduskan pengantin pesanan, sepanjang 2016-2019. Korban dijanjikan akan menikah dengan orang kaya asal Hainan dan Beijing di Tiongkok. Data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyebut, dari 29 WNI itu, 13 orang berasal dari Kalbar dan 16 orang dari Jawa Barat. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja ka...
Jun 24, 2019•5 min
- Perpres Koopssusgab TNI Tak Mendesak Disahkan - Pemerintah disebut akan segera mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI. Pemerintah menilai, pembentukan Koopsusgab ini, untuk mempercepat ruang gerak TNI dalam membantu Polisi menangani terorisme. Namun, Pengamat Militer dan Intelijen, Jerry Indrawan menyebut, Perpres Koopssusgab TNI tidak terlalu mendesak untuk segera disahkan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcas...
Jun 21, 2019•4 min
- Pernyataan Menhan TNI Terpapar Radikalisme Timbulkan Polemik - Pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, yang menyebut sekitar 3 persen prajurit TNI dan purnawirawan terpapar radikalisme, dan tak setuju Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mendasar. Apalagi, Markas Besar (Mabes) TNI tidak pernah mengeluarkan data, terkait persentase jumlah anggota TNI yang terpapar radikalisme. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui ...
Jun 20, 2019•4 min
- Polemik Sistem Zonasi di PPDB 2019 - Sistem zonasi yang telah dilaksanakan selama 3 tahun masih menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi orang tua saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jun 19, 2019•6 min
- Penyadapan Grup WhatsApp oleh Polisi Langgar Privasi Masyarakat - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) menilai, tindakan kepolisian menyadap percakapan grup di aplikasi WhatsApp (WA) masyarakat dengan dalih patroli siber tidak jelas fungsi dan tujuannya, terlebih untuk mengindikasi penyebaran hoaks atau berita bohong. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jun 18, 2019•6 min
- Kemenkominfo Segera Blokir Iklan Rokok di Internet - 3 dari 4 anak mengetahui rokok melalui iklan di media sosial. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jun 17, 2019•4 min
- MK Siap Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2019 - Mahkamah Konstitusi (MK) siap menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, pagi ini. Hakim Mahkamah Konstitusi, I Dewa Gede Palguna meminta masyarakat Indonesia dan tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno untuk tidak meragukan independensi dan netralitas hakim MK yang menangani sidang sengketa Pilpres. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@...
Jun 14, 2019•4 min
- BPN Persoalkan Jabatan Ma'ruf Amin di BUMN dalam Berkas Gugatan ke MK - Jabatan Calon Wakil Presiden, Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dimasukkan dalam penambahan berkas gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id...
Jun 13, 2019•6 min
- Cegah Tarif Predator, Kemenhub Batasi Diskon bagi Transportasi Online - Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyatakan, Kemenhub akan melibatkan Asosiasi Driver Ojek Online, Aplikator, Bank Indonesia, Komisi Pemantauan Persaingan Usaha (KPPU) dan Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat aturan, yang diklaim akan menguntungkan semua pihak, termasuk para konsumen. Rencananya, aturan mengenai pembatasan pemberian diskon atau promo bagi transportasi online ini akan diteken akhir Juni 2019...
Jun 12, 2019•5 min
- Pemerintah Akan Sanksi ASN Yang Bolos di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan skors, surat teguran tertulis, hingga pemotongan Tunjangan Kinerja bagi ASN yang tidak masuk kerja di hari pertama usai libur lebaran. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jun 11, 2019•5 min
- DPR Soroti Kecelakaan Kapal Selama Masa Mudik Lebaran - DPR menyoroti sejumlah kecelakaan kapal selama arus mudik Lebaran. Salah satunya terjadi pada KM Mutiara Persada II yang kandas di dekat Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Sebanyak 500-an penumpang berhasil diselamatkan. Anggota Komisi Perhubungan DPR Bambang Haryo menduga kecelakaan terjadi karena faktor kelelahan akibat antrian panjang ke dermaga. Kata dia, jumlah kapal tak sebanding dengan jumlah dermaga yang dibangun. *Kami ingin mendengar...
Jun 10, 2019•5 min
- Meski Ganggu Penerbangan, Tradisi Balon Udara Liar Sulit Ditertibkan - Tradisi pelepasan balon udara liar saat perayaan Lebaran kembali diprotes otoritas penerbangan. Tradisi ini kerap digelar di sebagian wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga kemarin, Lembaga Penyelenggara Layanan Navigasi atau Airnav Indonesia mencatat sebanyak 32 laporan pilot yang melihat balon udara di ketinggian bervariasi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melal...
Jun 07, 2019•6 min
- Kedua Kubu Calon Presiden Diharapkan Gelar Rekonsiliasi Saat Idulfitri - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kubu pasangan calon presiden 01 dan 02 saling memaafkan dalam momentum Idulfitri. Lukman mengatakan, Lebaran menjadi momen yang bagus untuk saling memaafkan. Ini agar tak ada lagi pengelompokan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 atau 02. Lukman juga meminta masyarakat kembali mengingat pentingnya persaudaraan ketimbang perbedaan pandangan politik...
Jun 06, 2019•6 min
- Pelaku Bom Kartosuro Diduga Jaringan JAD - Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menduga kuat pelaku bom di Kartosuro, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rofik Asharuddin, berafiliasi dengan jaringan Jemaat Ansharut Daulah JAD. Analisis ini berbeda dengan Polri yang menyebut lelaki usia 22 tahun itu beraksi sendiri atau lonewolf. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
Jun 05, 2019•5 min
- Rencana Undang Maskapai Asing Dinilai Tak Selesaikan Masalah - Komisi 6 DPR yang membidangi industri, investasi dan persaingan usaha menilai masuknya maskapai asing bukan solusi tepat menyelesaikan masalah mahalnya harga tiket pesawat. Anggota Komisi 6 DPR Nasril Bahar memperkirakan maskapai asing bakal menolak melayani rute-rute terpencil. Alhasil, rute-rute tersebut akan dibebankan kepada maskapai pelat merah yakni Garuda Indonesia. Politikus PAN itu juga khawatir kehadiran maskapai asing ju...
Jun 04, 2019•5 min
- Koalisi LSM Temukan Tujuh Dugaan Pelanggaran HAM saat Penanganan Aksi 22 Mei - Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menemukan tujuh dugaan pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penanganan kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang menewaskan 8 orang. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani mengatakan, di antaranya dugaan salah tangkap, penyiksaan terhadap tersangka, tidak diperbolehkannya tersangka dibesuk oleh keluarga, tersangka yan...
Jun 03, 2019•4 min
- Permintaan Referendum Aceh Dinilai tak Beralasan - Wacana referendum Aceh kembali bergulir. Pernyataan referendum tersebut dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh, Muzakir Manaf saat Haul Wali Nanggroe Paduka Yang Mulia Tengku Muhammad Hasan Ditiro, Senin ini. Bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Marzuki AR, menilai, bergulirnya kembali wacana referendum Aceh, merupakan akumulasi dari persoalan yang saat ini masih terjadi di Aceh. Menurutnya, wacana referendum dimaknai sebagai ...
May 31, 2019•5 min
- 13 Tahun Tragedi Lumpur Lapindo, Korban Tuntut Pemulihan Lingkungan - Warga korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur mendesak pemerintah memperbaiki kerusakan lingkungan akibat dampak lumpur. Pasalnya, meski 13 tahun berlalu, kondisi lingkungan terdampak masih belum pulih. Seperti kualitas air, dari semula bisa diminum, saat ini tidak layak minum. Belum lagi kualitas udara yang membawa bau lumpur yang pekat, bila terhirup warga. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast ...
May 30, 2019•6 min
- Pejabat Negara Jadi Target Pembunuhan karena Peran Sentral di Sektor Keamanan - Kapolri Tito Karnavian mengungkap empat pejabat negara yang menjadi target pembunuhan terkait aksi 22 Mei. Mereka adalah Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Gories Mere. Tito mengatakan, nama-nama ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap enam tersangka. Namun, Tito tetap merahasiakan nama pemimpin lemb...
May 29, 2019•5 min
Koalisi Masyarakat Sipi menyebut ada dugaan pelanggaran HAM, terkait bentrokan saat aksi 21-22 Mei lalu. Ketua YLBHI, Asfinawati mengungkapkan, ada belasan temuan awal dari laporan pemantauan bersama terhadap aksi menolak hasil Pemilu itu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
May 26, 2019•6 min
Kerugian akibat dua hari rusuh pascapenetapan hasil Pemilu menyebabkan kerugian ekonomi mencapai 1,5 triliun rupiah. Wakil Ketua Umum Kamar dan Dagang Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menyebut kericuhan pada aksi tolak pemilu 22 Mei itu telah merugikan sektor perdagangan di DKI Jakarta sekitar 1,5 Triliun rupiah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
May 24, 2019•5 min
- Rekapitulasi Kelar, BPN Tolak Hasilnya - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menolak hasil rekapitulasi suara KPU yang kelar dini hari tadi. Juru bicara saksi pasangan Prabowo-Sandi, Didi Haryanto menolak dan tidak mengakui penetapan rekapitulasi nasional yang dilakukan KPU. Alasannya, banyak kecurangan yang terjadi selama proses penetapan rekapitulasi. Kata dia, salah satunya saat pleno KPU Papua, sebanyak 24 distrik di provinsi itu tidak mengikuti pemilu dan 23 rekomendasi Bawas...
May 21, 2019•5 min
- Antisipasi Ancaman Teror, Polisi Siapkan Puluhan Ribu Personel - Kepolisian bersama TNI menyiapkan puluhan ribu personel untuk menjaga pengumuman rekapitulasi nasional pada 22 Mei 2019. Juru Bicara Polda Metro Jaya, Argo Yuwono mengatakan, pengamanan akan dilakukan pada simbol-simbol negara, seperti istana negara, gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (bawaslu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sentra-sentra ekonomi. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait po...
May 20, 2019•5 min
- Penarikan Saksi dari Rekapitulasi Bisa Rugikan Capres 02 - Menurut Anggota KPU Evi Novida Ginting, ketidakhadiran saksi pada proses rekapitulasi suara nasional tidak mempengaruhi hasil akhir, karena ada atau tidaknya saksi, rapat pleno dan rekapitulasi akan tetap sah. Apalagi ada Bawaslu yang hadir dan mengawasi setiap tahapan Pemilu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
May 16, 2019•4 min
- Polemik Penolakan Pembangunan Pura di Kabupaten Bekasi - Penolakan pendirian tempat ibadah bagi kaum minoritas kembali terjadi. Kali ini penolakan pembangunan pura terjadi di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi. Padahal kabupaten itu belum memiliki satu pun pura, sementara penganut Hindu di Kabupaten itu mencapai 7 ribu orang. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
May 15, 2019•5 min
- Kasus Pelanggaran HAM Macet, Jaksa Agung Didesak Mundur - Jaksa Agung HM Prasetyodinilai lemah komitmennya dalam penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Ketua Komnas Ham, Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan, komitmen yang lemah terlihat saat Kejaksaan Agung meminta hal di luar ranah Komnas HAM sebagai penyelidik. Ini terjadi saat mengembalikan berkas perkara kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi Mei 1998. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podc...
May 14, 2019•4 min
- Presiden Didesak Bentuk Pansel Pemilihan Pimpinan KPK - Presiden Joko Widodo didesak segera membentuk panitia seleksi (Pansel) pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, jika pembentukan pansel berlarut, maka akan berdampak pada proses seleksi di DPR, dan pelantikan Ketua KPK yang tidak tepat waktu. Penyebabnya pansel memerlukan proses panjang seperti wawancara, dan menerima masukan dari publik...
May 13, 2019•5 min
- Polisi Diminta Hati-Hati Terapkan Pasal Makar - Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution menilai, perubahan pasal dari penghasutan menjadi tindak pidana makar oleh kepolisian tidak lazim. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id
May 10, 2019•5 min
