Buletin Pagi - podcast cover

Buletin Pagi

KBR Primekbrprime.id
Program unggulan dari KBR yang juga mengudara di 200 radio jaringan KBR se-Indonesia. Memberi Anda kilasan informasi terkini dari berbagai perspektif. Karena setiap peristiwa, punya berbagai sisi yang perlu disimak sama pentingnya. Kunjungi kbrprime.id untuk mendengarkan berbagai podcast menarik produksi KBR.
Last refreshed:
Follow this podcast in the Metacast mobile app to refresh it and see new episodes.
Download Metacast podcast app
Podcasts are better in Metacast mobile app
Don't just listen to podcasts. Learn from them with transcripts, summaries, and chapters for every episode. Skim, search, and bookmark insights. Learn more

Episodes

Pemerintah Antisipasi Serangan Teror Pasca-Kematian Pimpinan ISIS

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mewaspadai potensi pergerakan jaringan afiliasi organisasi teror ISIS, pasca-kematian pimpinannya Abu Bakar Al Baghdadi. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 30, 20196 min

Calon Kapolri Idham Azis Diragukan Berani Tuntaskan Kasus-kasus Besar

Langkah Idham Azis untuk menjadi Kapolri baru, diperkirakan bakal mulus. Kabareskrim Polri ini calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Tito Karnavian yang kini menjadi Menteri Dalam Negeri. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 29, 20197 min

Pemerintah Fokus Tangani Radikalisme Lima Tahun ke Depan

Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin menjadikan penuntasan persoalan radikalisme sebagai salah satu fokus kerja lima tahun ke depan. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 27, 20196 min

Hak Veto untuk Menteri Koordinator Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Presiden Joko Widodo berencana memperkuat kewenangan empat menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Penguatan itu berupa pemberian hak veto untuk membatalkan kebijakan menteri-menteri teknis yang berada di bawah koordinasi mereka. Informasi ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Kata Mahfud, menko berwenang menganulir kebijakan menteri teknis yang bertentangan dengan visi-misi Presiden d...

Oct 25, 20197 min

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Sulit Terwujud

Pemerintah kembali membuka wacana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menuntaskan kasus-kasus HAM masa lalu. Wacana ini digulirkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurutnya, Komisi tersebut pernah hampir terbentuk, tetapi payung hukumnya yakni Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2011 silam. MK membatalkan UU tersebut karena dianggap bertentangan den...

Oct 24, 20197 min

Tito Karnavian Jabat Menteri, Publik Pertanyakan Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Tito Karnavian resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo. Pemberhentian ini diduga kuat lantaran Tito akan masuk kabinet kerja jilid dua. Hal itu disinyalir dari kehadiran Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu, di sela-sela proses penyusunan kabinet. Banyak yang menyebut Tito akan didapuk menjadi Menteri Dalam Negeri. Surat Presiden tentang pemberhentian Tito diterima DPR dan disetujui saat Sidang Paripurna, kemarin. Ketua DPR Puan Maharani mengatak...

Oct 23, 2019

Parpol Koalisi Pemerintah Tolak Kursi Menteri Pertahanan untuk Prabowo Subianto

Partai Gerindra dipastikan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. Gerindra juga disinyalir bakal mendapatkan setidaknya dua kursi di kabinet kerja jilid 2. Kepastian ini ditunjukkan saat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Wakilnya Edhy Prabowo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore. Prabowo dan Edhy datang mengenakan kemeja putih yang menjadi seragam para calon menteri. Usai pertemuan, kepada awak media, Prabowo mengklai...

Oct 22, 20196 min

Pidato Pelantikan Jokowi Ramai Disorot

Joko Widodo dan Maruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Pelantikan Jokowi-Maruf digelar MPR dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 21, 20196 min

Desakan Penerbitan Perppu KPK Tak Surut

Desakan agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK terus menguat. Ini menyusul berlakunya Undang-undang KPK hasil revisi sejak kemarin atau tepat 30 hari sejak disahkan DPR. Masyarakat sipil, akademisi hingga mahasiswa tak henti menagih janji Jokowi untuk menolak upaya pelemahan lembaga antirasuah. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id...

Oct 18, 20196 min

Undang-undang KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku

Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi resmi berlaku hari ini. Pejabat Menteri Hukum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan Undang-undang baru tersebut otomatis berlaku 30 hari sejak disahkan DPR, meski tanpa tanda tangan dari Presiden Joko Widodo. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 17, 20196 min

Jokowi Didesak Batalkan Perpres Reklamasi Teluk Benoa

Penetapan perairan Teluk Benoa, Badung, Bali sebagai Kawasan Konservasi Maritim tidak menjamin wilayah itu akan bebas dari reklamasi. Teluk Benoa ditetapkan sebagai wilayah konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 4 Oktober lalu *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 16, 20196 min

Jokowi Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kematian Mahasiswa Kendari

Kuasa hukum keluarga Imawan Randi, Sukdar mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan untuk mengungkap kasus kematian dua mahasiswa Kendari. Kata dia, Jokowi bisa membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF yang terdiri dari TNI-Polri, Komnas HAM, LPSK dan Ombudsman. Kata dia, pembentukan tim ini perlu untuk mencegah kebuntuan kasus akibat buruknya kinerja kepolisian dalam mengungkap kasus. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke pod...

Oct 15, 20196 min

Jokowi Diminta Evaluasi Total Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Rencana Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi total kebijakan otonomi khusus Papua, mendapat banyak dukungan. Rencana ini disampaikan Jokowi saat menerima 30 murid sekolah dasar dari Papua di Istana Merdeka, pekan lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 14, 20196 min

Pelaku Penusukan Wiranto Jaringan JAD Bekasi

Presiden Joko Widodo menyebut penyerangan terhadap Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dilakukan teroris. Jokowi memerintahkan Kapolri Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan menindak tegas pelaku dan memburu jaringannya. Hal itu disampaikan Jokowi usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id...

Oct 11, 20196 min

Jelang Pelantikan Presiden, Bursa Kabinet Memanas

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sejumlah partai politik eks Koalisi Adil Makmur menebar sinyal merapat ke kubu pemerintah. Setidaknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat menyatakan tak menolak jika ditawari kursi di kabinet Jokowi jilid 2. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 10, 20195 min

Kepolisian Dinilai Lamban Ungkap Kasus Kematian Mahasiswa Kendari

Kepolisian belum juga mengungkap pelaku penembakan terhadap Imawan Randi, mahasiswa Universitas Haluoleo, Sulawesi Tengah. Randi tewas tertembak peluru tajam di dada bagian kanan saat unjuk rasa menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah, di depan gedung DPRD, Kendari, akhir September lalu. Polisi mengklaim serius mengungkap kasus ini dengan membentuk tim investigasi. Hasilnya sementara ini, sebanyak enam anggota polisi dibebastugaskan karena membawa senjata api saat mengamankan demonst...

Oct 09, 20196 min

Banyak Penolakan, Pemerintah Timbang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemerintah menimbang rencana penaikan iuran BPJS Kesehatan. Penaikan untuk mengatasi defisit yang diperkirakan membengkak dari 28 triliun menjadi hampir 33 triliun rupiah tahun ini. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 08, 20196 min

Publik Setuju Penerbitan Perppu KPK

Mayoritas publik mendukung penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Riset Lembaga Survei Indonesia LSI yang mencatat sebanyak 75 persen lebih responden mendukung Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 07, 20196 min

Dipimpin Bambang Soesatyo, MPR Bakal Hidupkan Kembali GBHN

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR periode 2019-2024. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 04, 20196 min

Masyarakat Sipil Tagih Polisi Usut Tindak Represif Penanganan Demo

Kepolisian dikritik tak transparan dalam mengusut dugaan tindakan represif anggotanya saat menangani demonstrasi di berbagai daerah 23 hingga 30 September lalu. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 03, 20197 min

Dipimpin Puan Maharani, DPR Diragukan Bakal Pro Rakyat

Puan Maharani resmi dilantik sebagai Ketua DPR periode 2019-2024. Putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri ini tercatat menjadi perempuan pertama yang memimpin DPR. Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Oct 02, 20197 min

Imbas Tragedi Wamena, Konflik Horizontal di Papua Berpotensi Menguat

Potensi konflik horizontal di Papua dikhawatirkan makin menguat usai tragedi Wamena 23 September lalu. Sebanyak 31 orang tewas dan puluhan lainnya luka dalam kerusuhan yang dipicu dugaan ujaran rasial seorang guru di Wamena kepada anak muridnya. Sebagian korban meninggal merupakan warga pendatang, salah satunya dokter Suko Marsetiyo yang telah 15 tahun bekerja di Tolikara. Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey tak menampik saat ini masih terjadi ketegangan antarkelompok masyarakat di...

Sep 30, 20197 min

Rencana Menristekdikti Beri Sanksi Rektor Terkait Unjukrasa Dinilai Kebablasan

Menristekdikti Muhammad Nasir menegaskan sedang menyiapkan sanksi untuk para rektor, yang mahasiswanya terlibat berunjukrasa menolak pengesahan revisi empat undang-undang di depan Gedung DPR. Nasir mengatakan, sanksi ditujukan untuk para rektor yang terbukti mengerahkan mahasiswanya berunjukrasa. Juga, kepada rektor yang tidak bisa menghalangi mahasiswanya berunjukrasa ke Gedung DPR Senayan. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke...

Sep 27, 20195 min

Publik Kecam Tindakan Represif Aparat terhadap Demonstran

Berbagai pihak mengecam dan menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian ketika menangani aksi unjukrasa mahasiswa di depan Gedung DPR, Selasa lalu. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sep 26, 20196 min

Mahasiswa Berunjuk Rasa, Empat RUU Bermasalah Ditunda Pengesahannya

DPR batal mengesahkan empat rancangan undang-undang kontroversial di tengah gelombang unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah, Selasa kemarin. Empat RUU itu adalah RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sep 25, 20196 min

Presiden dan DPR Tidak Sependapat tentang Pengesahan RKUHP

Pemerintah dan DPR tak segandeng-sejalan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Presiden Joko Widodo minta pengesahan ditunda, hingga pelantikan DPR baru periode 2019-2024, pada 1 Oktober nanti. Alasannya, supaya bisa menampung lebih banyak masukan dari publik. Terutama mengenai sejumlah pasal yang bermasalah. Sebaliknya, DPR bersikeras mengesahkan dengan alasan, masih cukup waktu untuk membahas RKUHP, sebelum habis masa tugas pada 30 September nanti. *Kami ingin mendengar s...

Sep 24, 20196 min

DPR Tidak Bulat soal Pengesahan RUU Pertanahan

DPR pekan ini diperkirakan bakal mengesahkan Rancangan Undang-undang Pertanahan pekan ini. RUU Pertanahan itu masih mengundang kontroversi karena dianggap merugikan petani. Sidang paripurna diperkirakan digelar Selasa besok bertepatan dengan Hari Tani Nasional. *Kami ingin mendengar saran dan komentar kamu terkait podcast yang baru saja kamu simak, melalui surel ke podcast@kbrprime.id

Sep 23, 20197 min

Buletin Pagi 20 September 2019

- Pemerintah Didesak Umumkan Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan - Otoritas lingkungan hidup menolak permintaan masyarakat membuka data perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. Permintaan itu sebelumnya didesakkan kalangan masyarakat sipil. Juru bicara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Djati Witjaksono mengatakan pengumuman identitas korporasi yang diduga terlibat tidak bisa sembarangan karena kasus masih dalam penyidikan yang bersifat tertutup dan rahasia. *Kami ingin menden...

Sep 20, 20195 min

Buletin Pagi 19 September 2019

- Memuat Pasal Karet, RKUHP Justru Malah Disahkan - Komisi bidang Hukum DPR bersama pemerintah, kemarin mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Artinya, RKUHP tinggal selangkah lagi pengesahannya, yaitu pada pembahasan tingkat II di rapat paripurna DPR, 24 September nanti. Ketua Komisi bidang Hukum DPR Aziz Syamsudin menjelaskan, ada satu pasal yang sepakat untuk dihapuskan. Yaitu, Pasal 418 tentang Perzinaan. Penghapusan disetujui melalui forum lobi. *Kami ingin mendenga...

Sep 19, 20195 min
For the best experience, listen in Metacast app for iOS or Android