Sebagian masyarakat menganggap orang yang bergelar habib punya derajat lebih mulia. Namun, terbongkarnya jual-beli gelar habib menunjukkan kemungkinan bahwa status tersebut bisa diperoleh melalui rekayasa. Fanatisme terhadap “keturunan” nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafii Maarif, “mendewa-dewakan keturunan nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual”. - - - Kunjungi s.id/t...
Apr 10, 2024•17 min•Season 2Ep. 136
Penyelesaian sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi jadi makin penting untuk menguak dugaan kecurangan pemilu setelah usulan pengajuan hak angket di DPR melempem. Langkah ini menjadi kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruah lembaga yang dirusak oleh paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hos...
Apr 03, 2024•23 min•Season 2Ep. 135
Politik dagang sapi terulang setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024. Kursi kabinet jadi obyek tawar-menawar antara partai politik dan pemenang pemilihan presiden. Partai pendukung meminta jatah karena merasa berjasa memenangkan si kandidat. Sementara partai nonkoalisi ditawari jabatan agar “jinak” di badan legislatif kelak. Padahal, memberi ruang oposisi di legislatif bisa jadi penyeimbang pemerintah dan menghidupkan kembali demokrasi Indonesia. Kembali hidupnya demokrasi akan memberikan nila...
Mar 27, 2024•24 min•Season 2Ep. 134
Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak? - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting...
Mar 20, 2024•16 min•Season 2Ep. 133
Partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di DPR tak boleh kendur, apalagi ciut nyali, dalam mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Para politikus mungkin punya dosa yang bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap aparaturnya punya dosa lebih besar, yakni mengkhianati konstitusi sepanjang proses pencalonan Prabowo-Gibran. Indonesia bisa diselamatkan dari kehancuran demokrasi jika kekuatan penyeimbang tak mudah dibujuk dan ditekan. ||| ...
Mar 13, 2024•20 min•Season 2Ep. 132
Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption –korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp...
Mar 06, 2024•16 min•Season 2Ep. 131
Upaya penggunaan hak angket DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu seharusnya tak perlu dikhawatirkan jika proses pemilu memang berlangsung jujur. Komitmen para elite partai justru kini diuji, apakah mau memperjuangkan hak angket demi demokrasi atau tergoda memburu kursi demi kepentingan sendiri–ikut terhanyut dalam pembagian kue kekuasaan setelah pemilu. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai ...
Feb 28, 2024•18 min
Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah. ||| Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo. Powered by Firstory Hosting...
Feb 21, 2024•21 min•Season 2Ep. 129
Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan telak Prabowo-Gibran ketimbang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemilu 2024 dengan banyak noda sejatinya sudah berlangsung sejak tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Keberpihakan Presiden Jokowi dan jajarannya membuat proses pemilu tercoreng oleh ketidaknetralan aparat dan lembaga negara. Setelah pemilu, skenario politik apa yang bisa terjadi di kubu Prabowo-Gibran dan dua lawannya...
Feb 15, 2024•18 min•Season 2Ep. 128
Mahfud Md. sudah selayaknya mundur dari kabinet, begitu pun seharusnya Menteri Prabowo Subianto dan menteri-menteri lain yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Dengan mundur atau cuti, pemerintahan bisa berjalan tanpa terganggu kepentingan elektoral. Namun seiring munculnya pernyataan bahwa presiden boleh memihak, mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek untuk mendukung atau melawan pilihan politik Jo...
Feb 07, 2024•22 min•Season 2Ep. 127
Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembap dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru menjadi operator yang mewujudkannya. Bukan hanya tak patut, mantan rektor UGM itu juga mengkhianati intelektualitasnya sebagai akademikus. Temuan Tempo mengungkapkan bahwa ia berperan dalam melobi hakim konstitusi agar membuka jalan politik bagi Gibran serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu dalam koalisi pemilihan presiden. - - - Kunjungi s.id/...
Jan 31, 2024•19 min•Season 2Ep. 126
Sejumlah ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Jokowi menggaungkan narasi “bansos Pak Jokowi”. Manuver tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Para pemilih perlu memahami bahwa dana bantuan sosial (bansos) bukan berasal dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik. - - - Kunjungi s.id/tempo1...
Jan 24, 2024•23 min•Season 2Ep. 125
Angan-angan untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran, sulit terjadi. Sebulan jelang pencoblosan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung tembus 50 persen. Sementara itu, Presiden Jokowi kian kentara mendukung Prabowo dan anaknya. Permintaan Jokowi agar KPU mengubah format debat muncul setelah Prabowo kalah telak pada debat ketiga pilpres. Ketidaknetralan Jokowi harus dihentikan jika tak ingin dikenang sebagai presiden terburuk setelah Reformasi. - ...
Jan 17, 2024•23 min•Season 2Ep. 124
Pasangan Prabowo-Gibran kerap menyebut soal hilirisasi saat debat capres. Namun nyatanya program hilirisasi nikel selama pemerintahan Jokowi menyimpan sisi gelap. Selain potensi kerusakan lingkungan, kecelakaan di smelter nikel berulang terjadi dan memakan korban jiwa. Kebakaran smelter milik PT ITSS di Morowali adalah yang paling parah karena menewaskan 21 orang pekerja. Atas nama investasi, hidup pekerja seolah-olah tak ada harganya. - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digita...
Jan 10, 2024•20 min•Season 2Ep. 123
Tahun 2023 mencatat fenomena yang mengerikan bagi demokrasi dan sejarah politik Indonesia. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa: rencana menunda pemilu, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum agar anaknya bisa ikut pilpres. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dulu menolak politik dinasti kini bersekutu dengan Jokowi. Partai yang juga pernah mengecam Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan masa lalu yang kelam, kini justru mendukungnya sebagai capres. Sej...
Jan 03, 2024•18 min•Season 2Ep. 122
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditengarai mengintervensi Kementerian Energi agar meloloskan sistem charger mobil listrik Wuling masuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Moeldoko sepertinya lupa, sebagai pejabat sekaligus pengusaha, apa yang dilakukannya sarat konflik kepentingan. Cawe-cawe Moeldoko jadi wujud lemahnya komitmen pemerintah menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas htt...
Dec 27, 2023•25 min•Season 2Ep. 121
Beda pengakuan Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, siapa yang berdusta? Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menghebohkan publik karena mengaku pernah mendapat intervensi dari Presiden Joko Widodo saat KPK menangani perkara korupsi e-KTP . Sementara Jokowi membantah pernah melakukan pertemuan khusus dengan Agus–apalagi mengintervensi kasus. Jokowi bisa saja membantah, namun pelemahan KPK nyatanya memang terjadi di masa kepemimpinannya. Hanya di era pemerintahan Jokowi, UU KPK bisa direvisi, hingga memb...
Dec 20, 2023•17 min•Season 2Ep. 120
Format debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU lebih tepat disebut sekadar acara “tanya-jawab” ketimbang debat yang substansial. Tak ada pendalaman masalah dan saling menguji gagasan masing-masing calon. Sorak-sorai pendukung di lokasi mengganggu jalannya debat. Moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan panelis. Sementara para panelis, tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Meski begitu, pada debat perdana capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dianggap lebih...
Dec 13, 2023•27 min•Season 2Ep. 119
Dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 semakin menguat. Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan–menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil. Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabo...
Dec 06, 2023•25 min•Season 2Ep. 118
Duel perkara antara Polda Metro Jaya dan KPK mewarnai kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri. Polisi telah menetapkan Firli sebagai tersangka. Sementara di KPK, lembaga antirasuah ini mengusut kasus korupsi yang ditengarai melibatkan kolega Kapolda Metro Jaya Karyoto. Saling bongkar aib ini seharusnya menguntungkan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang ada bukti cukup, tak ada alasan bagi KPK untuk berhenti mengusut kasus yang menyeret Karyoto. Adapun Polda Metro Jaya juga tak perlu gent...
Nov 29, 2023•19 min•Season 2Ep. 117
Tak hanya Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana juga cawe-cawe dalam pemilihan presiden kali ini. Ada peran Iriana dalam pencalonan anaknya--Gibran Rakabuming Raka--sebagai pasangan Prabowo Subianto. Kepentingan keluarga ini sampai mengobrak-abrik konstitusi dan mengancam demokrasi. Sebagai pejabat publik, Jokowi yang tak membatasi peran istrinya, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. - - - Dukung Tempo untuk ter...
Nov 22, 2023•19 min•Season 2Ep. 116
Paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran ke laga Pilpres 2024 memang bermasalah. Gibran telah kehilangan legitimasi demokratis. Menurut opini Tempo, pasangan Prabowo-Gibran adalah contoh kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. “Produk gagal reformasi” bersanding dengan “anak haram konstitusi”. Gibran seharusnya mundur dari pencalonannya agar tak semakin merusak tatanan bernegara....
Nov 15, 2023•24 min•Season 2Ep. 115
Presiden Jokowi merestui putranya, Gibran, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Di banyak negara, politik dinasti mungkin tak dilarang. Tapi ia merusak demokrasi karena menodai keadilan dalam sistem pemilihan. Sebagai penguasa, Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara serta sumber dana, untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung. - - - Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo . Baca berbagai laporan mendalam ...
Nov 01, 2023•23 min•Season 2Ep. 114
Majelis Kehormatan harus memecat Anwar Usman–yang juga paman Gibran–dari Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaanya di MK menjauhkan jalannya Pemilu 2024 yang adil. Sebab, Mahkamah Konstitusi akan menjadi “wasit” dalam menangani sengketa pemilu. Siapa yang menjamin bahwa Anwar tidak memiliki konflik kepentingan ketika menangani sengketa pemilu yang berhubungan dengan keluarganya? Bersih-bersih hakim yang melanggar etik penting dilakukan untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi sekaligus menceg...
Oct 25, 2023•26 min•Season 2Ep. 113
Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berlaga di Pilpres 2024. Nama Gibran digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Alasan paling masuk akal perkawinan Prabowo-Gibran adalah sokongan Jokowi. Dengan mengajak Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi. Kontroversi putusan MK yang menyatakan bahwa orang yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi capres/ cawapres, tidak hanya soal ...
Oct 18, 2023•28 min•Season 2Ep. 112
Di tengah pengusutan perkara Syahrul Yasin Limpo oleh KPK, kepolisian menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Baik KPK maupun kepolisian, tidak terang menjelaskan apa barang bukti yang diperoleh dan siapa yang telah jadi tersangka. Menurut laporan Tempo, dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementerian Pertanian sangat jelas. Kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, tidak boleh jadi penghalang pengungkapan kasus politikus Nasdem itu. Penanganan kasus di KPK maupun kepo...
Oct 11, 2023•21 min•Season 2Ep. 111
Sementara Kaesang Pangarep secara instan terpilih menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, telah mendapat dukungan sejumlah pihak untuk menjadi calon wakil presiden. Salah satu upaya untuk memuluskan jalan putra sulung Presiden Jokowi itu adalah dengan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Persoalannya, Ketua Mahkamah Konstitusi yang menangani gugatan tersebut adalah Anwa...
Oct 04, 2023•23 min•Season 2Ep. 110
Ketika investasi yang datang mengorbankan kehidupan sebagian warga, apakah ini kualitas investasi yang kita harapkan? Dalam kisruh di Pulau Rempang, pemerintah begitu gesit mengosongkan pulau untuk memuluskan investasi pengusaha Tomy Winata dan modal dari Cina. Warga yang telah berpuluh-puluh tahun tinggal di Pulau Rempang mesti terusir dari kampungnya. Ironisnya, warga yang menolak relokasi harus berhadapan dengan aparat keamanan–hingga menyisakan luka dan trauma. Betapapun mereka menolak relok...
Sep 20, 2023•26 min•Season 2Ep. 109
Partai Demokrat dan sejumlah partai kecil lainnya kini merasakan pahitnya aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Mereka tak leluasa mengajukan kandidat yang dijagokan, harus lompat sana-sini untuk mencari koalisi. Demokrat misalnya–setelah hengkang dari Anies–kesulitan menentukan perahu baru untuk berlayar. Presidential threshold nyatanya menimbulkan monopoli koalisi yang melahirkan terbatasnya jumlah kandidat calon presiden. Partai-partai besar menjadi penentu utam...
Sep 13, 2023•19 min•Season 2Ep. 108
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangan pertama yang mendeklarasikan diri untuk maju ke laga Pilpres 2024. Di balik deklarasi itu, ada Partai Demokrat yang murka–karena Anies urung menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendampingnya–dan koalisi pendukung Prabowo Subianto harus rela ditinggal PKB. Peran Cak Imin jadi signifikan karena dianggap bisa mengerek perolehan suara di Jawa Timur–yang merupakan basis Nahdlatul Ulama (NU). Duet mengejutkan Anies-Cak Imin m...
Sep 06, 2023•23 min•Season 2Ep. 107
