Apa Kata Tempo - podcast cover

Apa Kata Tempo

Podcast Tempo Mediaopen.firstory.me

Apa Kata Tempo adalah podcast mingguan yang mengulas opini redaksi Tempo, mengulik landasan di baliknya, dan menyuguhkan cerita di balik berita.
- - - - -
Bagian dari Tempo Media Group
Kritik dan saran: podcast@tempo.co.id

Powered by Firstory Hosting

Last refreshed:
Follow this podcast in the Metacast mobile app to refresh it and see new episodes.
Download Metacast podcast app
Podcasts are better in Metacast mobile app
Don't just listen to podcasts. Learn from them with transcripts, summaries, and chapters for every episode. Skim, search, and bookmark insights. Learn more

Episodes

S2E106 Gagap Mencari Solusi Polusi Udara bersama Jerhemy Owen

Kita akhirnya memanen dampak buruk penggunaan energi kotor selama ini. Tingkat polusi udara di Jakarta dan sekitarnya sudah sangat mengkhawatirkan. Di 2023 ini saja, ratusan ribu orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang ditengarai karena menghirup udara tercemar. Pemerintah sepertinya tak hanya gagap menawarkan solusi, tapi juga saling silang pendapat tentang sumber polusi udara–apakah itu berasal dari asap kendaraan, asap PLTU batu bara, atau industri? Sejumlah negara lain se...

Aug 30, 202327 minSeason 2Ep. 106

S2E105 Tegak Lurus Sesuai Arahan Juragan, Menjauhkan Peran Publik

Temuan Tempo menyebutkan deklarasi mendadak dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo Subianto terjadi setelah para ketua umum partai mendapat “arahan” dari Presiden Joko Widodo. Koalisi baru itu disebut-sebut meningkatkan peluang Gibran Rakabuming menjadi calon wakil presiden. Apakah ini motif sebenarnya di balik pernyataan Jokowi soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024? Manuver politik para juragan partai dan cawe-cawe Presiden dalam pembentukan koalisi politik, semakin menjauhkan Pemilu 2024 dari kepen...

Aug 23, 202325 minSeason 2Ep. 105

S2E104 Sudut Pandang Jakarta dalam Memandang Papua

Sejak awal, sejarah dan status penggabungan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia penuh kontroversi. Kisah tiga tokoh yang mencoba mengintegrasikan Papua pasca-kemerdekaan Indonesia–Silas Papare, Marthen Indey, dan Frans Kaisiepo–mencerminkan problematika tersebut. Bagi Jakarta, ketiganya adalah pahlawan nasional. Bagi para pemimpin suku dan adat Papua, mereka adalah penjual tanah Papua. Indonesia menganggap Papua bagian dari Indonesia, namun tidak demikian bagi sebagian orang Papua....

Aug 16, 202322 minSeason 2Ep. 104

S2E103 Perdagangan Ilegal Ginjal: Pentingnya Kepastian Regulasi dan Kompensasi untuk Pendonor

Lelucon tentang "jual ginjal demi beli iPhone" telah berubah mengerikan ketika kasus perdagangan organ atas motif ekonomi benar adanya dan terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu, polisi mengungkap perdagangan ilegal ginjal yang melibatkan sindikat Indonesia-Kamboja. Tingginya permintaan transplantasi ginjal yang jauh melebihi pasokan donor, alasan ekonomi, dan minimnya literasi, menyuburkan praktik ilegal dengan omzet mencapai puluhan miliar rupiah itu. Dalam kondisi ini, sangat penting bagi ...

Aug 09, 202317 minSeason 2Ep. 103

S2E102 Dibidik karena Tak Dukung Capres Pilihan Jokowi?

Sulit memisahkan pengusutan kasus minyak sawit yang menjerat Airlangga Hartarto dari wasangka adanya kepentingan politik. Pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar itu berlangsung beberapa bulan jelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden 2024–ketika Airlangga sedang mendekati koalisi partai pendukung Anies Baswedan. Anies adalah kandidat presiden yang disebut-sebut tak disokong Joko Widodo. Di saat yang sama, ada pihak yang telah meminta dukungan Jokowi untuk menggulingkan Airlangga dari po...

Aug 02, 202318 minSeason 2Ep. 102

S2E101 Eks Relawan Jokowi Berbisnis Tambang Nikel Ilegal Berbasis Koncoisme

Bekas relawan Jokowi, Windu Aji Sutanto, menjadi tersangka kasus penambangan nikel ilegal senilai Rp 5,7 triliun. Windu diduga bekerja sama dengan pejabat hingga aparat penegak hukum sehingga bisa mengoperasikan tambang liar dengan leluasa. Praktik koruptif berbasis koncoisme ini mengingatkan pada warisan buruk Orde Baru di mana kolusi antara penguasa dan pebisnis yang merugikan negara. Selain urusan tambang, Windu juga diduga terlibat dalam pengaturan perkara korupsi BTS 4G–kasus yang merugikan...

Jul 26, 202317 minSeason 2Ep. 101

S2E100 Gejala Bahaya ketika Jokowi Dukung Prabowo

Sokongan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto–termasuk rencana menduetkannya dengan Gibran Rakabuming–untuk Pemilihan Presiden 2024, memunculkan pertanyaan tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Tak bisa dimungkiri, kedekatan dengan Jokowi turut berdampak positif pada popularitas Prabowo. Belakangan ini, sejumlah lembaga survei menempatkan Prabowo lebih unggul dibanding kandidat presiden lainnya. Publik pun agaknya lupa bahwa Prabowo bertanggung jawab atas kasus penculikan aktivis 199...

Jul 19, 202319 minSeason 2Ep. 100

S2E99 Saran Gegabah untuk Menutup Pesantren Al-Zaytun

Menurut opini Tempo, rekomendasi untuk menutup Pondok Pesantren Al-Zaytun di Indramayu lantaran dianggap sesat merupakan keputusan yang gegabah. Penutupan pesantren akan merampas hak pendidikan ribuan santri, melanggar prinsip kebebasan beragama, dan melahirkan preseden buruk terhadap pihak yang memiliki tafsir agama yang berbeda. Perbedaan tafsir agama seharusnya diselesaikan lewat diskursus publik, bukan semata pada “stempel” sesat-tidak sesat. Selain itu, problem Al-Zaytun lebih pelik dari se...

Jul 12, 202317 minSeason 2Ep. 99

S2E98 Selain Suami Puan Maharani, Menpora Dito Ariotedjo juga Terseret Skandal Korupsi BTS

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo terseret dalam skandal korupsi proyek menara BTS 4G. Sebelumnya, suami Ketua DPR Puan Maharani, Sukmonohadi Hapsoro alias Happy Hapsoro, juga mencuat di kasus yang merugikan negara lebih dari Rp 8 triliun ini. Pengusutan kasus ini telah membuka temuan baru, yakni keberadaan makelar kasus "markus". Para tersangka ditengarai mengumpulkan uang saweran hingga ratusan miliar rupiah untuk menutupi kejahatannya dengan cara menyuap jaksa. Perhatian pun tertuju ...

Jun 28, 202317 minSeason 2Ep. 98

S2E97 Pengusutan Kasus Syahrul Yasin Limpo: Perseteruan Politik dan Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan

Partai Nasdem sepertinya tengah menghadapi tekanan setelah berseberangan pilihan politik dengan Presiden Joko Widodo dalam konteks Pemilu 2024. Pengusutan kasus yang menyeret dua kader Nasdem di kabinet Jokowi–Johnny Gerard Plate dan Syahrul Yasin Limpo–muncul dalam waktu berdekatan. Menguat dugaan, lembaga hukum telah digunakan untuk menekan lawan politik. Kendati begitu, bukan berarti Johnny Plate dan Syahrul Yasin Limpo bersih dari korupsi. Dugaan keterlibatan mereka dalam menggarong uang neg...

Jun 21, 202315 minSeason 2Ep. 97

S2E96 Ekspor Pasir Laut: Rezeki bagi Singapura, Ancaman bagi Indonesia

Pemerintahan Joko Widodo telah membuka kembali ekspor pasir laut yang ditutup oleh pemerintahan Megawati pada 2003. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai motivasi pemerintah dalam menjual pasir ke luar negeri, “Apakah kita sebegitu membutuhkan dana yang mendesak alias ‘BU–butuh uang’?”. Kebijakan ekspor pasir laut berpeluang menguntungkan Singapura dan perusahaan-perusahaan pemegang izin penambangan pasir, namun sekaligus mengancam keberlangsungan ekosistem laut Indonesia. Berbagai ...

Jun 14, 202315 minSeason 2Ep. 96

S2E95 Presiden kok Cawe-cawe?

Keinginan untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak seharusnya terlontar dari Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang presiden dan kepala pemerintahan, pernyataan semacam itu dapat disalahartikan oleh bawahan dan pengikutnya. Penegasan soal cawe-cawe berpotensi menimbulkan wasangka bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil. Alasan presiden melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara juga mengabaikan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Jokowi sepertinya ...

Jun 07, 202318 minSeason 2Ep. 95

S2E94 Siapa Penikmat Proyek BTS Kominfo?

Korupsi proyek menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate berpotensi merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Ditilik dari banyak sisi, kasus proyek BTS Kominfo adalah contoh sempurna korupsi “ state capture ”--korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang alias berkomplot menggarong uang negara. Duit korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah pengusaha hingga partai politik. Johnny harus berani "menggigit" pihak yang menikmat...

May 31, 202316 minSeason 2Ep. 94

S2E93 Gerakan Reformasi setelah 25 Tahun: Meredup dan di Titik Nadir

Setelah 25 tahun gerakan reformasi di Indonesia kini berada pada titik nadir. Semangat perubahan yang pernah diusung oleh mahasiswa, buruh, aktivis pro-demokrasi, dan berbagai kalangan masyarakat semakin meredup. Beberapa aktivis Reformasi 1998 yang dulu berjuang di jalanan, sekarang justru mendukung gagasan dan perilaku yang bertentangan dengan tuntutan mereka di masa lalu. Bahkan hingga di penghujung periode kedua pemerintahan Joko Widodo, belum ada satu pun dari enam tuntutan mahasiswa 1998 y...

May 24, 202322 minSeason 2Ep. 93

S2E92 “Pisah Ranjang” Surya Paloh dan Jokowi

Setelah menjadi satu-satunya ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang tidak diundang oleh Presiden Jokowi ke istana, Surya Paloh akhirnya buka suara ke berbagai media massa. Konflik yang berawal dari dukungan Surya kepada Anies Baswedan telah menyebar ke berbagai aspek. Terdapat dugaan bahwa Jokowi sedang menjepit NasDem melalui rencana perombakan kabinet, kasus hukum terhadap kader partai, bahkan hingga urusan bisnis. Temuan Tempo menunjukkan bahwa beberapa bank negara telah menarik ...

May 17, 202313 minSeason 2Ep. 92

S2E91 Kandidat Capres dan Cawapres tanpa Harapan Perubahan

Dengan hadirnya Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sebagai kandidat presiden 2024, perubahan apa yang bisa diharapkan? Ganjar dapat dipastikan meneruskan program Presiden Jokowi, sedangkan Prabowo tak bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi yang berjasa mengajaknya masuk kabinet. Sementara Anies–yang relatif mengambil jarak dengan Jokowi–berada di bawah bayang-bayang Surya Paloh. Pemain boleh berganti, tapi karakter kekuasaan tidak berubah. Anies juga masih sulit dipisahkan dari p...

May 10, 202316 minSeason 2Ep. 90

S2E90 Ganjar Pranowo jadi Capres, Akankah Membebek ke Partai dan Oligarki?

Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden 2024-2029 menimbulkan pertanyaan penting: apakah ia akan membebek pada partai pendukungnya meskipun harus berseberangan dengan kepentingan publik? Penekanan predikat Ganjar sebagai "petugas partai" dan komitmennya meneruskan program Presiden Jokowi, memunculkan kekhawatiran dia akan melanggengkan sejumlah kebijakan selama ini–yang telah menelurkan politik kartel dan merugikan masyarakat. Pada...

May 03, 202319 minSeason 2Ep. 90

S2E89 Perseteruan Firli dan Kapolri, KPK Jadi Alat Politik?

Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi makin terpuruk serta kental nuansa politik. Dalam kasus Formula E misalnya, Firli menyingkirkan personel kepolisian yang tak sejalan. Hal itu membuatnya berseteru dengan Kepala Polri Listyo Sigit Prabowo. KPK–yang telah dikebiri undang-undnag hasil revisi dan masuk rumpun eksekutif–kini dengan mudah menjadi alat politik penguasa. Indikasinya: KPK sigap mengusut dugaan korupsi yang menyeret lawan politik, tapi menjadi "ayam sayur" k...

Apr 12, 202323 minSeason 2Ep. 89

S2E88 Piala Dunia U-20 di Indonesia untuk Rakyat atau Elite?

Presiden Joko Widodo beradu argumen dengan partai pengusungnya–PDIP–tentang penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Meskipun keduanya mengklaim menyuarakan kepentingan rakyat, namun nyatanya mereka hanya melayani kepentingan sendiri. Jokowi ingin Indonesia menjadi tuan rumah piala dunia–melanjutkan ambisi megalomania seperti halnya mewujudkan gelaran motoGP di Mandalika dan pembangunan IKN Nusantara. Sementara di sisi lain–atas perintah Megawati–PDIP menolak keikutsertaan Israel dengan al...

Apr 05, 202323 minSeason 2Ep. 88

S2E87 “Moral Hazard” Pejabat dalam Tata Kelola Tambang Nikel

Penambangan besar-besaran komoditas bernilai tinggi seperti nikel sering kali menimbulkan masalah, termasuk menjadi sumber munculnya moral hazard para pejabat. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy Hiariej yang menerima uang dari perusahaan tambang nikel makin memperlihatkan kurangnya tata kelola kekayaan alam di Indonesia. Eddy diduga menerima uang pelicin melalui rekening stafnya–memperdagangkan kewenangannya untuk mengurus sengketa sebuah perusahaan nikel di Luwu Timur, Sulawesi Sela...

Mar 29, 202318 minSeason 2Ep. 87

S2E86 Jurus Jokowi Mengobral Dukungan: Taruh Telur di Banyak Keranjang

Sinyal Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pemilihan Presiden 2024, mengindikasikan bahwa tak ada yang abadi dalam politik. Dulu lawan, sekarang kawan. Namun Prabowo bukan satu-satunya yang dapat lampu hijau dari Jokowi, ada pula sejumlah menteri hingga politikus lain–termasuk Ganjar Pranowo. Jokowi sepertinya hendak mengamankan posisi politiknya dengan “menaruh telur di banyak keranjang”. Dengan demikian, calon yang nantinya terpilih akan berutang budi kepada Jokowi. - - ...

Mar 22, 202317 minSeason 2Ep. 86

S2E85 Harta Tak Wajar Pegawai Pajak: Gaji Tinggi Belum Tentu Tak Korupsi

Harta tak wajar seorang pejabat pajak–Rafael Alun Trisambodo–sukses bikin pusing Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Presiden Joko Widodo. Gaji besar untuk petugas pajak, nyatanya tak menjamin kasus korupsi di Direktorat Pajak berhenti. Harta Rafael bahkan ditengarai lebih dari Rp 56 miliar. Sudah saatnya negara bertindak tegas dengan merampas barang yang paling disukai koruptor: harta benda. Namun perlu diingat, merespon kasus ini lewat gerakan “stop bayar pajak” juga tak elok. - - - Baca berba...

Mar 08, 202320 minSeason 2Ep. 85

S2E84 Adu Kuat Dua Menteri Jokowi soal Impor Daging Kerbau

Dua menteri Jokowi–Airlangga Hartarto dan Syahrul Yasin Limpo–beradu kuat dalam hal kewenangan impor daging kerbau. Ada aroma politik yang muncul di baliknya. Meskipun pemerintah membuka keran impor daging kerbau untuk menekan harga daging sapi, nyatanya, harga daging sapi tetap mahal dan harga daging kerbau ikut melambung. Presiden Jokowi diharapkan segera bertindak untuk menyelesaikan kisruh impor daging dan membuang jauh-jauh mimpi menjadikan Indonesia negara swasembada daging. - - - Baca ber...

Mar 01, 202316 minSeason 2Ep. 84

S2E83 Cerita di Balik Vonis Sambo dan Keadilan untuk Eliezer

Tempo mengungkap adanya upaya pihak Ferdy Sambo bergerilya meringankan hukuman jelang sidang putusan. Hakim juga sempat mengalami intimidasi. Meski begitu, hakim tetap memvonis mati dalang pembunuh Brigadir Yosua tersebut. Namun menurut opini Tempo, Ferdy Sambo tidak layak mendapatkan hukuman mati. Di sisi lain, vonis terhadap Richard Elizer patut diapresiasi. Vonis ringan Richard Eliezer menjadi harapan bagi pelindungan justice collaborator dalam mengungkap kejahatan. Adanya perkubuan di kepoli...

Feb 22, 202320 minSeason 2Ep. 83

S2E82 Keserakahan dan Penipuan Berkedok Koperasi

Penipuan berkedok koperasi kembali terulang. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan contoh kasus penipuan yang mengakali celah hukum perkoperasian. Sejak 2012, KSP Indosurya leluasa menghimpun duit anggota hingga Rp 106 triliun menyaingi perbankan. Padahal koperasi seharusnya bekerja atas prinsip saling menolong dan menyejahterakan anggotanya. Tapi KSP Indosurya melenceng jauh dari misi mulia pembentukan koperasi. Iming-iming keuntungan besar dan faktor keserakahan turut andil menyubur...

Feb 15, 202319 minSeason 2Ep. 82

S2E81 Gerilya Menunda Pemilu, Strategi Pendukung Melanggengkan Kekuasaan Jokowi

Untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo, para pendukungnya bagaikan sedang bergerilya. Ketika publik lengah, wacana penundaan pemilu kembali mencuat. Ide gila ini terus hidup di pusaran pendukung Jokowi. Mahfud Md. bahkan menyebutkan bahwa perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden tidak melanggar hukum. Padahal apa pun motifnya, usaha menunda pemilu adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 r...

Feb 08, 202315 minSeason 2Ep. 81

S2E80 Koalisi Pemerintah Goyah karena Anies

Ketentraman koalisi Joko Widodo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh goyah setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Jokowi mulai membangun jarak politik dengan Nasdem. Tiga menteri dari Nasdem dikabarkan terancam reshuffle . Namun jika perombakan memang dilakukan, seharusnya bukan semata untuk “menghukum” Nasdem. Menteri dari non-Nasdem pun berpeluang dirombak jika berkinerja buruk. - - - Kunjungi s.id/tempo99 untuk langganan Tempo Digital Premium hanya Rp 99 ribu selam...

Feb 01, 202316 minSeason 2Ep. 80

S2E79 Investigasi Tempo: Orang Kuat di Pengerukan Nikel Ilegal

Investigasi Tempo mengungkapkan masifnya penambangan nikel secara ilegal. Bahkan, muncul dugaan pengerukan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara dilakukan oleh orang-orang dekat Presiden dan Kapolri. Eksploitasi nikel pun hanya menguntungkan segelintir orang. Hal itu terlihat dari menurunnya devisa negara padahal ekspor nonmigas sedang terima durian runtuh. Kerugian akibat penambangan nikel ilegal ditaksir mencapai Rp 21 triliun. Parahnya, akibat Undang-Undang Cipta Kerja, penerapan sanksi lebih men...

Jan 25, 202327 minSeason 2Ep. 79

S2E78 Setelah Omnibus Law Cipta Kerja, Kini Omnibus Law Kesehatan

Kecenderungan penyusunan undang-undang lewat metode omnibus makin lazim di pemerintahan Jokowi. Belum usai polemik omnibus law Cipta Kerja, terbaru, muncul Rancangan Undang-Undang Kesehatan atau omnibus law kesehatan. Proses penyusunannya bak berjalan di lorong gelap. Dalam draf yang beredar, rancangan aturan menempatkan semua urusan kesehatan dari hulu sampai hilir di bawah kendali Menteri Kesehatan. Ini membuat organisasi profesi kesehatan seperti IDI menolak rancangan tersebut . Penyusunan RU...

Jan 18, 202317 minSeason 2Ep. 78

S2E77 Perpu Cipta Kerja, “Kado Pahit” Akhir Tahun dari Presiden

Alih-alih mengoreksi UU Cipta Kerja–sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi—Presiden Joko Widodo justru memberi “kado pahit” akhir tahun dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja. Alasan ancaman resesi ekonomi dan dampak perang Rusia Ukraina sebagai dasar kedaruratan penerbitan Perpu Cipta Kerja terlalu mengada-ada. Berlindung di balik proses hukum, pemerintah Jokowi telah menerapkan praktik autocratic legalism –menggunakan cara yang seolah-olah legal ...

Jan 11, 202319 minSeason 2Ep. 77
For the best experience, listen in Metacast app for iOS or Android